GELORA.CO - Langkah politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan aktif membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai tidak semata-mata ditujukan untuk mengantarkan partai tersebut lolos ke Senayan. Manuver itu disebut berkaitan dengan kalkulasi politik Jokowi menghadapi ketidakpastian menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai Jokowi tengah menyiapkan sejumlah skenario politik, terutama untuk memastikan keberlanjutan karier politik putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, posisi Gibran sebagai wakil presiden petahana belum otomatis membuatnya kembali mendapatkan tiket sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada 2029. Karena itu, Jokowi dinilai perlu menyiapkan alternatif sejak jauh hari.
"Pak Jokowi harus siapkan diri dari sekarang. Banyak tantangan untuk memajukan kembali Gibran sebagai Cawapres Pak Prabowo di 2029. Maka solusinya buat Pak Jokowi hari ini adalah menyiapkan partai PSI," ujar Djayadi dalam channel Youtube Total Politik yang tayang pada Kamis (13/8/2026).
Djayadi menjelaskan salah satu skenario yang harus diperhitungkan Jokowi adalah apabila Presiden Prabowo Subianto memutuskan kembali maju dalam Pilpres 2029.
Dalam situasi tersebut, peluang Gibran untuk kembali menjadi pendamping Prabowo dinilai tidak mudah. Salah satu alasannya adalah pola pergantian wakil presiden dari periode pertama ke periode kedua yang terjadi pada era pemilihan langsung.
"Kita baru punya dua presiden di era pemilihan langsung, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi. Kebiasaannya, periode satu sama periode dua itu beda wakil presidennya," kata Djayadi.
Selain faktor historis, perebutan posisi cawapres juga akan menjadi persoalan. Partai-partai yang saat ini berada dalam pemerintahan Prabowo, seperti Golkar, PAN, dan Demokrat, dinilai memiliki kepentingan masing-masing menjelang Pilpres 2029.
"Setiap partai itu pasti kepengin dong, kalau enggak jadi presiden ya jadi wakil presiden. Mereka akan berlomba mencari posisi sebagai Cawapres Pak Prabowo," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, posisi Gibran belum dapat dianggap aman meski saat ini berstatus sebagai wakil presiden.
Skenario lainnya adalah Prabowo tidak mencalonkan diri kembali pada 2029. Keputusan tersebut, menurut uraian Djayadi, dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, tingkat kepuasan publik, maupun pertimbangan pribadi.
Jika kondisi itu terjadi, peta persaingan akan berubah. Partai-partai yang saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintahan diperkirakan tetap akan mencari dukungan politik Prabowo, tetapi pada saat yang sama akan berlomba mengusung kandidat masing-masing.
Dalam situasi seperti itu, Jokowi tetap membutuhkan kekuatan politik sendiri untuk mengamankan posisi Gibran ataupun mendukung tokoh lain yang dinilai memiliki prospek dalam Pilpres 2029.
Djayadi melihat langkah Jokowi membesarkan PSI dapat dibaca sebagai upaya membangun kendaraan politik yang tidak sepenuhnya bergantung pada konfigurasi koalisi pemerintahan saat ini.
Elektabilitas PSI, menurut uraian tersebut, mulai menunjukkan perkembangan. Bocoran survei SMRC dan Indikator pada pertengahan 2026 disebut menunjukkan elektabilitas PSI berada di kisaran 3 hingga 4,1 persen.
Perkembangan tersebut dinilai berkaitan dengan meningkatnya eksposur politik PSI dan keterlibatan Jokowi dalam mengangkat elektabilitas partai.
Djayadi juga menyinggung kemungkinan perubahan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Jika aturan tersebut dihapus atau diubah menjadi nol persen, keberadaan partai sendiri di parlemen dinilai dapat memberi Jokowi ruang manuver yang lebih besar.
Dengan demikian, PSI bukan hanya dipandang sebagai target elektoral jangka pendek, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi Jokowi menghadapi berbagai kemungkinan konfigurasi politik pada Pilpres 2029.