GELORA.CO— Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu desakan agar pemerintah mempercepat penanganan korban. DPR meminta negara hadir langsung di tengah masyarakat, terutama anak-anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
Kapoksi PDIP Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan duka atas jatuhnya korban jiwa dalam bencana tersebut. Ia meminta pendataan korban dan warga terdampak dilakukan secara cepat, akurat, dan menyeluruh.
"Duka ini adalah duka kita bersama. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan," kata Selly, Minggu (16/8/2026).
Menurut Selly, kebutuhan dasar pengungsi tidak boleh terlambat. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenaga medis hingga kebutuhan anak sekolah harus segera tersedia di lokasi terdampak.
"Anak-anak jangan sampai kehilangan rasa aman dan kesempatan untuk belajar hanya karena mereka menjadi korban bencana. Begitu pula lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya harus mendapat perhatian khusus," tegasnya.
Selly juga mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan warga di wilayah terpencil atau lokasi yang aksesnya terputus merasa ditinggalkan.
"Saya ingin menegaskan bahwa dalam keadaan seperti ini masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang nyata, bukan hanya bantuan, tetapi juga rasa aman dan kepastian bahwa mereka tidak sendirian," ujarnya.
Desakan agar pemerintah bergerak cepat juga disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Ia meminta BNPB segera turun menangani korban, terutama karena sejumlah pejabat daerah juga terdampak gempa.
"Saya kira langkah kedaruratan harus segera diambil, berharap dengan pejabat di daerah sepertinya itu sulit karena mereka juga terdampak, maka kita yang tidak terdampak ini harus segera menangani," kata Marwan.
Marwan meminta pemerintah segera melakukan evakuasi, memenuhi kebutuhan korban yang selamat, serta mengidentifikasi korban meninggal dunia. Ia mengingatkan lambannya respons dapat memunculkan penilaian bahwa pemerintah tidak memiliki kapasitas menghadapi bencana besar.
"Kita mendorong pemerintah jangan sampai nanti dianggap pemerintah ini tidak punya kapasitas menangani kebencanaan," ujarnya.
Marwan bahkan meminta kementerian dan lembaga terkait tidak terlalu lama berkutat dalam rapat dan koordinasi. Menurut dia, skala gempa sudah cukup menjadi alasan untuk segera mengirimkan bantuan darurat ke lapangan.
"Sudah bawa aja, bawa tenda, genset, dan lain-lain, nanti di lapangan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sekarang melakukan koordinasi dulu, itu terlambat, harus segera berangkat aja," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko juga meminta seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama. BNPB, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah diminta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera tertangani.
"Kita pastinya turut berbela sungkawa atas musibah tersebut. Kita harapkan seluruh stakeholder (BNPB, Kemensos dan pemerintah daerah) bahu membahu untuk segera menangani segala masalah masyarakat," kata Singgih
Sumber: monitorIndonesia