GELORA.CO — Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, kembali menjadi pusat konsentrasi massa pada Kamis (27/8/2026). Sedikitnya empat kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi dengan tuntutan yang berbeda, namun sama-sama menekan pemerintah dan parlemen.
Empat kelompok yang turun ke jalan yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Isu yang dibawa tidak main-main. Mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, tuntutan hukuman mati bagi koruptor, kritik terhadap kebijakan pemerintah, persoalan harga kebutuhan pokok, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi dijadwalkan berlangsung sepanjang Kamis di sekitar kompleks DPR RI. Sejumlah kelompok bergerak langsung menuju Senayan, sementara lainnya menggelar konsolidasi dan aksi terlebih dahulu di daerah masing-masing.
AMPB: DPR Didesak Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa isu pemberantasan korupsi sebagai tuntutan utama. Mereka mendesak DPR RI tidak lagi berlarut-larut membahas RUU Perampasan Aset dan segera memberikan kepastian mengenai pengesahannya.
AMPB juga meminta DPR menyatakan sikap secara terbuka mengenai komitmen pembahasan regulasi yang dinilai penting untuk memperkuat upaya mengejar dan merampas aset hasil kejahatan korupsi.
Selain itu, mereka mendesak penuntasan dugaan perkara korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk Bupati Pati Sudewo.
Dalam tuntutannya, AMPB menyinggung dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp2,6 miliar serta potensi kerugian negara yang disebut mencapai Rp42 miliar.
Persoalan lain muncul menjelang keberangkatan massa ke Jakarta. AMPB mengungkap adanya kendala berupa pemblokiran rekening donasi yang dikelola Mas Botok. Namun, kondisi tersebut tidak menghentikan rencana aksi. Mereka memastikan massa tetap bergerak ke Gedung DPR RI dan menggelar aksi secara damai.
AMDB: RUU Perampasan Aset hingga Hukuman Mati Koruptor
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu juga membawa tuntutan keras ke Senayan.
Sebelum menuju Gedung DPR RI, AMDB menggelar aksi di DPRD Kota Depok. Mereka membawa tiga tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, menerapkan hukuman mati bagi koruptor, serta menekan pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok.
Sekitar 2.000 peserta disebut terlibat dalam rangkaian aksi tersebut sebelum melanjutkan pergerakan menuju Jakarta.
GERAM Bawa 10 Tuntutan, Desak DPR Buka Ruang Dialog
Tekanan terhadap pemerintah dan DPR juga datang dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM.
Gabungan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini mengerahkan sekitar 1.000 massa. Mereka meminta pimpinan DPR RI turun langsung menemui peserta aksi dan membuka ruang dialog.
GERAM membawa 10 tuntutan yang menyasar berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, hingga kebijakan pemerintah.
Mereka menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran, mengevaluasi program Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, serta menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat.
GERAM juga menyerukan pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, serta kenaikan upah buruh.
Tuntutan lainnya adalah penetapan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional, perlindungan bagi pekerja rumah tangga, penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, demiliterisasi, serta penyitaan aset hasil korupsi untuk kepentingan publik.
RMP4 Justru Dukung MBG, tetapi Minta Pemerintah Berbenah
Tidak seluruh massa yang datang ke DPR membawa tuntutan untuk menolak program pemerintah.
Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) justru datang dengan agenda mempertahankan program Makan Bergizi Gratis.
RMP4 menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi masyarakat yang akan mengikuti aksi di Jakarta. Mereka menilai MBG tetap penting dan harus diteruskan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa evaluasi.
RMP4 meminta pemerintah membenahi tata kelola MBG, termasuk memperbaiki sejumlah dapur yang dinilai masih memiliki berbagai kekurangan.
Menurut mereka, evaluasi diperlukan agar program tersebut semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan untuk menghentikan MBG.
Senayan Jadi Panggung Adu Tekanan
Empat kelompok tersebut membawa agenda berbeda ke depan Gedung DPR RI. Namun, seluruhnya menjadikan Senayan sebagai ruang untuk menyampaikan tekanan dan aspirasi kepada pemerintah maupun parlemen.
AMPB dan AMDB menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu tuntutan utama. AMDB bahkan mendorong hukuman mati bagi koruptor.
GERAM membawa kritik lebih luas dengan 10 tuntutan yang menyentuh kebijakan politik, ekonomi, sosial, hingga penegakan hukum.
Sementara RMP4 mengambil posisi berbeda dengan mendukung MBG, tetapi menuntut pemerintah memperbaiki pelaksanaannya.
Dengan massa yang bergerak sepanjang hari, perhatian publik tertuju ke kompleks DPR RI. Aksi 27 Agustus 2026 bukan sekadar demonstrasi, tetapi menjadi ujian bagi DPR dan pemerintah dalam merespons tuntutan yang semakin keras dari berbagai kelompok masyarakat
Sumber: monitorIndonesia