GELORA.CO - Sebuah video yang menampilkan para wanita calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sedang melaksanakan salat berjamaah dengan mengenakan seragam latihan militer (pakaian tentara) tanpa mukena menjadi viral di media sosial. Para peserta tampak khusyuk menunaikan ibadah di tengah kegiatan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang sedang mereka ikuti.
Video tersebut memperlihatkan kelompok wanita yang sedang mengikuti diklat calon manajer KDMP melakukan salat berjamaah di lokasi pendidikan militer. Mereka tetap memakai seragam loreng atau pakaian latihan militer lengkap, tanpa mengganti pakaian khusus salat seperti mukena yang biasa digunakan perempuan Muslim.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembekalan calon manajer KDMP, sebuah inisiatif pemerintah untuk membangun ribuan koperasi desa di seluruh Indonesia. Selain materi manajerial, peserta juga mendapatkan pelatihan dasar militer sebagai bagian dari pembentukan karakter dan disiplin.
Reaksi Netizen: Banyak yang Kritik
Video tersebut langsung menuai beragam komentar dari warganet. Sebagian besar netizen mempertanyakan kesesuaian cara salat tersebut dengan syariat Islam, terutama karena kondisi tidak darurat.
Beberapa kritik yang muncul di media sosial antara lain:
- Tidak dalam kondisi darurat, sehingga seharusnya peserta masih bisa mempersiapkan mukena atau pakaian yang lebih sesuai untuk menutup aurat dengan sempurna.
- Seragam militer dinilai masih membentuk lekuk tubuh dan belum tentu suci karena sudah dipakai untuk aktivitas latihan berat sebelumnya.
- Posisi imam dan makmum dianggap tidak sesuai aturan salat berjamaah perempuan (imam seharusnya sejajar, bukan di depan seperti shalat berjamaah campur).
- Ada yang mempertanyakan keabsahan salat karena telapak tangan terbuka dan penutup aurat yang dianggap kurang sempurna.
Sebagian netizen lain lebih moderat, mengatakan “yang penting mereka ingat waktu sholat meskipun diterima atau tidak itu urusan masing-masing” dan menekankan bahwa aurat wanita dalam salat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
Kritik dari Tokoh dan Lembaga Nasional
Kritik tidak hanya datang dari netizen. Komnas HAM sebelumnya telah meminta pemerintah menghentikan program Latsarmil bagi calon manajer KDMP. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan bahwa peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, dan literasi keuangan, bukan pelatihan militer yang tidak relevan langsung dengan tugas mereka.
Program Latsarmil KDMP sendiri sudah menuai sorotan luas setelah beberapa peserta dilaporkan meninggal dunia selama pelatihan, sehingga relevansi pelatihan militer bagi pengelola koperasi desa semakin dipertanyakan.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari panitia pelatihan atau Kementerian Pertahanan terkait tata cara salat selama diklat militer tersebut.
Video salat berjamaah para calon manajer KDMP ini terus beredar luas dan memicu diskusi di kalangan netizen tentang keseimbangan antara pelatihan disiplin militer dan pelaksanaan ibadah sesuai syariat.