GELORA.CO - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh kisaran Rp 18.200 per dolar Amerika Serikat (AS) tidak hanya memicu kekhawatiran ekonomi, tetapi juga membuka kembali arsip perdebatan politik lama di media sosial.
Dalam beberapa hari terakhir, warganet ramai mengunggah ulang sejumlah cuitan lama akun resmi Partai Gerindra yang pernah mengkritik kondisi ekonomi nasional saat masih berada di luar pemerintahan.
Jejak digital tersebut kembali menjadi bahan diskusi publik karena dinilai kontras dengan kondisi saat ini ketika Prabowo Subianto telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Salah satu unggahan yang paling banyak dibagikan ulang berasal dari akun resmi Partai Gerindra pada 23 April 2018. Saat itu, akun @Gerindra merespons keluhan seorang pengguna media sosial mengenai kurs dolar yang mendekati Rp 14.000.
Dalam balasannya, akun tersebut menulis:
“Wah, sudah mau 14 ribu, ya? Padahal Presidennya bukan pak @prabowo.”
Cuitan tersebut kala itu menjadi bagian dari kritik politik oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang Pemilu 2019. Pelemahan rupiah sering dijadikan indikator untuk menyoroti kinerja ekonomi pemerintah saat itu.
Rupiah Melemah, Publik Pertanyakan Konsistensi Narasi Politik
Delapan tahun berselang, kondisi yang terjadi justru memunculkan pertanyaan baru di ruang publik. Ketika nilai tukar rupiah berada pada level yang lebih lemah dibandingkan periode yang pernah dikritik, banyak warganet mempertanyakan konsistensi narasi politik yang dahulu digunakan untuk menyerang pemerintah.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana jejak digital dapat kembali menjadi sorotan ketika situasi yang pernah dikritik muncul dalam konteks pemerintahan yang berbeda.
Di berbagai platform media sosial, unggahan lama tersebut beredar luas dan memancing diskusi mengenai hubungan antara dinamika ekonomi global, kebijakan pemerintah, serta penggunaan indikator ekonomi sebagai alat kritik politik.
Bukan Hanya Rupiah, Cuitan Lama Soal Harga BBM juga kembali Viral
Tidak hanya soal kurs rupiah, publik juga kembali menyoroti sejumlah unggahan lama Partai Gerindra terkait harga bahan bakar minyak (BBM).
Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah unggahan akun Twitter Gerindra pada 2015 yang berisi kritik terhadap kenaikan harga BBM.
Dalam unggahan tersebut tertulis:
"KENAIKAN BBM SENGSARAKAN RAKYAT!"
Postingan itu kembali beredar luas setelah harga sejumlah BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Saat ini harga BBM nonsubsidi tercatat berada pada level:
- Pertamax Rp 16.250 per liter
- Pertamax Green 95 Rp 17.000 per liter
- Pertamax Turbo Rp 20.750 per liter
- Dexlite Rp 23.000 per liter
- Pertamina Dex Rp 24.800 per liter
Sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap berada di angka Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.
Kenaikan harga energi tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara kebijakan ekonomi yang dipengaruhi faktor global dan tanggung jawab politik pemerintah yang sedang berkuasa.
Jejak Digital Lama Bermunculan Kembali
Selain isu rupiah dan BBM, warganet juga mulai mengumpulkan berbagai unggahan lama Partai Gerindra yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga berbagai keluhan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara.
Mayoritas unggahan yang kembali viral merupakan kritik yang disampaikan ketika partai tersebut masih berada di posisi oposisi. Kini, ketika tokoh utamanya memegang tampuk pemerintahan, publik membandingkan narasi masa lalu dengan realitas yang sedang terjadi.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa di era media sosial, pernyataan politik tidak lagi berhenti pada momentum tertentu. Arsip digital dapat muncul kembali kapan saja dan menjadi alat evaluasi publik terhadap konsistensi sikap maupun janji politik yang pernah disampaikan.
Di tengah perdebatan tersebut, sebagian pihak menilai kondisi ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari tekanan global yang memengaruhi hampir seluruh negara.
Namun di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa standar kritik yang pernah digunakan terhadap pemerintahan sebelumnya seharusnya berlaku secara konsisten kepada pemerintahan yang sedang berkuasa.
Perdebatan itulah yang kini terus bergulir di media sosial, seiring melemahnya rupiah dan meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai indikator ekonomi nasional
Sumber: jawapos