GELORA.CO - Akademisi sekaligus pengamat Dr. Abdullah Sumrahadi mengungkapkan bahwa lima kelompok konglomerasi terbesar di Indonesia diduga kuat menguasai sekitar 40 persen dari total perputaran bisnis di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Dalam sebuah podcast yang tayang baru-baru ini, ia membongkar bahwa gurita kekayaan raksasa di tingkat regional tersebut tumbuh subur dari hasil pengerukan sumber daya alam (SDA) milik bumi Nusantara yang dikuras selama berpuluh-puluh tahun, seperti perkebunan sawit, batu bara, hingga nikel.
Abdullah menegaskan bahwa kekuatan ekonomi raksasa yang ia sebut sebagai 'The Big Five' ini mencerminkan adanya masalah serius berupa menumpuknya kekayaan negara hanya pada segelintir elite bisnis. Akibatnya, manfaat ekonomi dari melimpahnya hasil bumi Indonesia belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh rakyat kecil.
Pola Modal Berputar Lewat Perusahaan Cangkang Singapura
Dalam analisisnya, Abdullah mengungkap pola tersembunyi di mana sebagian besar keuntungan dari hasil mengeruk kekayaan alam di Tanah Air tidak diputar kembali di dalam negeri. Modal tersebut sengaja dialihkan terlebih dahulu ke luar negeri melalui perusahaan cangkang, terutama di Singapura.
"Uang itu didapatkan dari operasi bisnis di Indonesia. Kemudian disisihkan dan ditransfer kepada perusahaan cangkang di luar negeri atau shell companies, di Singapura umumnya. Dari sana kemudian dimanifestasikan modal itu dengan sedemikian rupa, dan akhirnya dibawa pulang balik ke Indonesia dalam wujud investasi asing," papar dosen President University itu.
Mekanisme ini dinilai sengaja dimanfaatkan untuk mengaburkan asal-usul modal asli Indonesia agar sulit dilacak oleh publik. Aturan ketat mengenai kerahasiaan data yurisdiksi di Singapura membuat pergerakan uang raksasa para taipan ini seolah-olah tidak tersentuh hukum.
Tembok Kerahasiaan Data dan Kedekatan dengan Kekuasaan
Abdullah juga menyoroti bagaimana pemerintah Singapura menutup rapat informasi krusial mengenai aliran dana tersebut. Hal ini diperparah dengan belum adanya perjanjian keterbukaan data yang mengikat antara Indonesia dan Singapura untuk melacak aset-aset tersebut.
“Nama, siapa, berapa, itu disembunyikan datanya. Sampai hari ini juga perjanjian kita dengan Singapura untuk urusan itu kan tidak ada,” lanjutnya.
Guna mengatasi kebocoran kekayaan negara ini, ia mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan perjanjian resmi (ratifikasi) pertukaran data keuangan dengan negara tetangga agar aliran dana menjadi transparan. Meski demikian, ia mengaku pesimistis kebijakan berani ini akan direalisasikan dalam waktu dekat.
Selain penguasaan mutlak di sektor alam, Abdullah membaca ada faktor lain yang membuat posisi kelima konglomerat ini begitu kokoh, yakni kedekatan mereka dengan lingkaran elite politik. Jalinan mesra ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik pemberian dana politik (political funding) demi menjaga kelangsungan bisnis mereka.
Siapa Saja Kelompok 'The Big Five'?
Ketika didesak mengenai siapa saja jaringan bisnis raksasa yang masuk dalam daftar lima besar penguasa ekonomi tersebut, Abdullah menyebutkan nama-nama besar yang gurita bisnisnya sudah tidak asing lagi di telinga publik Indonesia berdasarkan catatan literatur yang ia himpun.
“Yang paling awal adalah Sinar Mas Group, kemudian Wilmar, grupnya Anthoni Salim atau Indo Group, kemudian dari Adaro, dan satu lagi Sukanto Tanoto (Asia Synergy),” ungkapnya.
Kembali ia menegaskan bahwa daftar ini merupakan kesimpulan dari berbagai sumber bacaan ilmiah dan laporan ekonomi yang ada di ruang publik, bukan dari hasil audit resmi lembaga negara.
“Itu dari literatur yang kita baca,” tegas Abdullah.
Jalinan Mesra Bisnis dan Ring Kekuasaan
Selain fokus pada pengerukan kekayaan alam seperti nikel dan batu bara, Abdullah membaca ada benang merah lain yang membuat posisi lima konglomerat ini begitu kokoh dan tak tersentuh, yakni kedekatan mereka dengan lingkaran elite politik.
“Kelompok lima besar ini berdekatan dengan struktur kekuasaan,” kata Abdullah memetakan situasi lapangan.
Dari kedekatan itulah muncul dugaan adanya praktik pemberian dana politik (political funding) atau modal kampanye bagi para politisi. Walau meyakini praktik itu nyata terjadi secara sembunyi-sembunyi, ia mengakui bukti hitam di atas putih sangat sulit didapatkan.
“Mereka melakukan political funding, meskipun kita tidak punya datanya. Data itu saya yakin ada, cuma disembunyikan atau tersembunyi karena tahu sama tahu,” cetusnya.
Terlepas dari kontroversi yang ditimbulkan, pernyataan Abdullah kembali mengangkat isu lama mengenai konsentrasi kekayaan nasional dan penguasaan sumber daya alam oleh segelintir kelompok usaha besar.
Sejumlah ekonom menilai tantangan terbesar Indonesia bukan semata bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, melainkan memastikan manfaat dari kekayaan alam nasional dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Perdebatan mengenai relasi antara penguasaan sumber daya alam, akumulasi modal, investasi asing, dan ketimpangan ekonomi diperkirakan akan terus menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.