GELORA.CO - Pemadaman bergilir mulai terjadi di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Muncul spekulasi pemadaman disebabkan oleh pasokan batubara yang berkurang, meski rumor itu telah dibantah oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian Energi menyebut pemadaman hanya masalah teknis.
Lembaga think-tank Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan awal gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Jawa pada 9 dan 10 Juni 2026 lalu.
IESR mengatakan dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), gangguan pada satu pembangkit seharusnya tidak menyebabkan dengan mudah terjadinya pemadaman massal.
Pemadam massal dapat terjadi jika PLN memang melakukan pemadaman untuk mengurangi beban listrik (load curtailment).
"Dalam sistem kelistrikan Jamali, gangguan pada satu pembangkit atau satu elemen jaringan seharusnya dapat diantisipasi melalui ketersediaan cadangan daya (reserve margin), sistem proteksi, dan redundansi jaringan yang memadai," ujar IESR dalam penjelasannya.
Di sistem kelistrikan PLN, ketentuan reserve margin mencapai 30 persen harusnya memberikan jaminan keamanan pasokan buat pembangkit. Oleh karena itu, IESR mendesak Kementerian ESDM melakukan investigasi menyeluruh untuk memahami penyebab, faktor pemicu, serta kelemahan sistem yang memungkinkan gangguan berkembang menjadi pemadaman yang meluas.
IESR menegaskan hasil investigasi juga harus disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Menurut lembaga think-tank itu, pemadaman Jamali juga perlu mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.
Ini karena berdampak pada ketahanan energi, daya saing, dan kerugian ekonomi dunia usaha dan masyarakat.
“Pemadaman bergilir yang terjadi selama tiga hari terakhir merugikan konsumen secara finansial. Walaupun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, tapi nilai ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerugian yang terjadi akibat pemadaman listrik," kata ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, Kamis (11/6/2026).
Rendahnya cadangan bahan bakar
IESR menduga pemadaman bergilir yang terjadi belakangan dipicu rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa-Bali sehingga harus beroperasi di bawah kapasitas optimal.
Keterbatasan pasokan batu bara yang membuat Hari Operasi Pembangkit (HOP) di bawah batas aman. Demikian juga gangguan pembangkit seperti yang terjadi pada PLTGU Jawa 1 membuat pasokan listrik berkurang.
Keterlambatan pengiriman batubara ke PLTU yang membuat HOP kritis salah satunya disebabkan oleh tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh ESDM. Perihal keterlambatan ini sudah disampaikan oleh pihak industri sejak Maret dan April lalu, yang memberikan indikasi dampaknya pada pasokan batubara PLN.
Fabby mengatakan masyarakat harus mendapat penjelasan transparan tentang kondisi keandalan pasokan listrik dari Kementerian ESDM sebagai regulator dan PLN sebagai operator.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menjadi faktor penyebab pemadaman listrik, antara lain minimmnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi. "Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemiucu dan penyebab utama pemadaman,” tambahnya.
IESR menilai kejadian pemadaman ini perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi ketahanan sistem kelistrikan nasional di tengah semakin meningkatnya kebutuhan listrik.
Bantahan ESDM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara mengenai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan hal ini bukan akibat terganggunya pasokan energi, termasuk pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero). "Memang ada beberapa gangguan terkait teknis," ujar Anggia di ruang media Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Anggia mengatakan gangguan yang terjadi bersifat teknis telah disampaikan PLN kepada Kementerian ESDM. Dia menyampaikan PLN terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam melakukan langkah-langkah mitigasi atas gangguan tersebut.
"Jadi kalau ada isu-isu yang akan ada pemadaman (lagi) itu tidak benar, dipastikan tidak benar," sambung Anggia.
Anggia juga menepis isu menipisnya pasokan batu bara sebagai penyebab gangguan kelistrikan. Anggia memastikan kebijakan pemerintah terkait relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dan ketersediaan kuota batu bara.
"Sejauh ini tidak ada permasalahan. Apalagi Pak Menteri (Bahlil) juga jelas menyampaikan terkait RKAB ini ada relaksasi bertahap, melihat bagaimana kebutuhan, tetap mempertimbangkan kebutuhan industri dengan kuota batu bara yang tersedia di sana," lanjut Anghia.
Dia menegaskan sistem pasokan energi untuk pembangkit PLN tetap dalam kondisi aman. Anggia mengimbau masyarakat tidak khawatir terhadap isu kekurangan bahan bakar untuk pembangkit listrik PLN. "Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN," kata Anggia.