GELORA.CO - Semua pihak terkait kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Termasuk diantaranya Nanik S. Deyang sebagai mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Pasca mencopot Dadan Hindayana, Presiden Prabowo Subianto menjadikan Nanik sebagai kepala BGN. Dia menggantikan Dadan yang sebelumnya adalah atasannya.
Direktur Penyidikan (Dirdik) JAM Pidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil dan memeriksa siapa pun yang dibutuhkan oleh penyidik untuk membuat terang kasus tersebut.
”Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu siapa pun yang kami perlukan untuk membuat terang tindak pidana itu, siapa pun bisa untuk diperiksa sebagai saksi,” kata dia pada Kamis (4/6).
Namun, Syarief menegaskan bahwa tidak semua saksi terlibat dalam kasus tersebut. Saksi adalah para pihak-pihak tertentu yang keterangannya dibutuhkan oleh penyidik untuk mengungkap fakta.
Lantaran dugaan korupsi oleh Dadan, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung terjadi saat Nanik bertugas sebagai wakil kepala BGN, terbuka peluang penyidik memeriksa yang bersangkutan.
”Saya sampaikan tadi semua punya potensi untuk dipanggil sebagai saksi. Tapi, tidak semua saksi terlibat dalam tindak pidana. Jadi, saksi adalah siapa yang mengetahui, mendengar tentang adanya tindak pidana itu,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, rasuah program MBG terungkap setelah penyidik JAM Pidsus Kejagung melaksanakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Menurut Syarief pada 2025 negara menganggarkan Rp 85,27 triliun untuk pelaksanaan program MBG. Angka itu kemudian naik signifikan pada 2026 dengan total anggaran Rp 268 triliun.
Anggaran sebesar itu mestinya dikelola bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang kredibel. Namun, oleh ketiga tersangka, duit yang bersumber dari APBN itu malah dicatut lewat yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN.
”Sehingga dalam penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya markup harga pengadaan,” ujarnya.