GELORA.CO - - Pakar analis kebijakan publik dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Subarsono, MSi, MA, memaparkan sejumlah alasan di balik keputusan kampusnya untuk tidak terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dosen Manajemen Kebijakan Publik ini, UGM berkomitmen menjaga integritasnya sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan menolak pendirian dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di area kampus.
Subarsono menilai instruksi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Brian Yuliarto mewajibkan perguruan tinggi berperan aktif dalam operasional MBG, telah melenceng dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) universitas.
Peraih gelar PhD dari Curtin University, Australia ini menegaskan, keberadaan SPPG tidak selaras dengan visi, misi, serta fokus pengembangan mutu akademik institusi.
“Perguruan tinggi tidak sepantasnya membuka SPPG karena tidak ada kaitannya dengan visi, misi, dan Tridharma Perguruan Tinggi,” ujar Subarsono, Selasa tanggal 12 Mei 2026, seperti dikutip dari laman resmi UGM.
Selain masalah keselarasan visi, Subarsono mengkhawatirkan pembangunan SPPG akan menguras sumber daya internal kampus secara masif.
Hal ini mencakup kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), pasokan listrik dan air, pengelolaan limbah, hingga beban pengawasan standar kesehatan serta gizi masakan.
Aspek lain yang menjadi sorotan penting adalah independensi akademisi.
Keterlibatan kampus dalam program yang menyedot APBN besar dan menuai banyak perhatian publik ini dikhawatirkan dapat menumpulkan daya kritis civitas akademika terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Dampak jangka panjangnya yang dipaparkan Subarsono tersebut yaitu masyarakat bisa memandang keterlibatan ini sebagai upaya membungkam suara kritis dunia pendidikan lewat pembagian jatah proyek.
“Publik akan membaca sebagai wujud politisasi kampus dan pemerintah akan mendapatkan legitimasi lebih ketika kampus terlibat pada SPPG, hal ini juga berdampak pada civitas akademika yang kurang mampu mengkritisi kebijakan dan program pemerintah,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan adanya resiko konsekuensi hukum jika terjadi kendala teknis di lapangan, seperti potensi kasus keracunan makanan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Ia menegaskan bahwa menjauhkan kampus dari operasional program MBG atau pendirian SPPG adalah langkah yang paling rasional demi menjaga muruah perguruan tinggi khususnya UGM. ***