.webp)
GELORA.CO - - Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun atau turun Rp 67 triliun. Pemangkasan dilakukan di tengah realisasi anggaran MBG yang sudah mencapai Rp 75 triliun hingga akhir April 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pengurangan anggaran itu merupakan arahan Presiden RI agar dana program lebih hemat dan tepat sasaran. "Penghematan tertentu sesuai instruksi Presiden sehingga dana Badan Gizi Nasional bisa dipakai lebih efektif dan efisien," kata Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Meski anggaran dipangkas, sambung dia, pemerintah memastikan program makan gratis tetap berjalan. Purbaya menyebut, RI 1 sedang menghitung pola penghematan tanpa mengurangi efektivitas program untuk siswa sekolah. "Yang penting tetap memberi makan murid-murid sekolah," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran MBG hingga 30 April mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun. Dana itu telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mayoritas penerima berasal dari kalangan siswa sekolah, yakni sekitar 48,8 juta orang. Sementara penerima nonsiswa mencapai 13,2 juta orang. Realisasi MBG juga menjadi salah satu pendorong lonjakan belanja negara pada awal tahun.
Hingga April 2026, belanja negara mencapai Rp 1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen dibanding periode sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 826 triliun, naik 51,1 persen secara tahunan. Kementerian Keuangan menyebut kenaikan itu dipengaruhi pelaksanaan MBG, penyaluran bantuan sosial, hingga pembayaran tunjangan hari raya ASN.
Sementara untuk pendapatan negara hingga April mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen. Sementara defisit APBN tercatat Rp 164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (20/5/2026). Hal itu menjadi kali pertama dalam sejarah penyampaian KEM-PPKF di DPR dilakukan langsung oleh RI 1.
Menkeu Purbaya menjelaskan, Presiden Prabowo turun langsung karena dokumen tersebut memuat program-program unggulan pemerintah. "Di KEM-PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus beliau yang ngomong, bukan saya," katanya.
Purbaya menyebut, tidak ada aturan yang mewajibkan pidato KEM-PPKF harus disampaikan Menteri Keuangan. Karena itu, sambung dia, Prabowo bebas menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi pemerintah.
"Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM-PPKF. Tidak ada masalah, tidak ada undang-undangnya juga," jelas Purbaya.
Dia pun berkelakar dirinya justru senang karena tidak perlu berbicara dalam agenda tersebut. "Saya sih senang, kenapa? Saya tidak ngomong," ujar Purbaya sambil tertawa.
Berdasarkan undangan Rapat Paripurna DPR RI, pidato Presiden terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 dijadwalkan berlangsung pukul 10.25 WIB hingga 11.10 WIB di Gedung Nusantara DPR RI. Agenda ekonomi itu juga menjadi sorotan di tengah munculnya rumor pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya meminta publik menunggu penjelasan resmi pemerintah di DPR. "Kita tunggu besok. Besok bicara mengenai kondisi ekonomi," kata Airlangga di kantornya.
Rumor badan ekspor mencuat setelah beredar kabar pemerintah akan mengatur ekspor sejumlah komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), hingga mineral logam melalui lembaga khusus negara. Sentimen itu sempat menekan pasar saham dan membuat IHSG ditutup melemah 3,46 persen pada perdagangan Selasa.