GELORA.CO - Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik, Damai Hari Lubis, menyoroti adanya indikasi intrik politik yang berpotensi mengacaukan stabilitas negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan menyusul kontroversi kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang menggunakan logo kepala babi serta nama ormas “Bagong Mogok” (bahasa Sunda untuk babi hutan).
Menurut Damai Hari Lubis, yang juga menjabat sebagai Koordinator Korlabi (Komando Pelaporan Bela Islam), peristiwa tersebut merupakan pelecehan terhadap ajaran suci Islam sekaligus bagian dari agenda konspirasi politik.
“Jelas ini pelecehan terhadap ajaran suci Islam dan agenda konspirasi politik,” tegas Damai Hari Lubis dalam pernyataan tertulisnya.
Kontroversi bermula dari kegiatan sosial komunitas Bagong Mogok yang didirikan oleh Asep Guntur Rahayu, saat ini menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama “Bagong Mogok” diambil dari bahasa Sunda yang berarti babi hutan, sementara logo berupa kepala babi menjadi simbol komunitas tersebut. Komunitas ini kerap menggelar kegiatan kemanusiaan, termasuk dalam rangka memperingati Maulid Nabi.
Damai Hari Lubis menilai penggunaan simbol yang dianggap sensitif tersebut bukan sekadar kesalahan, melainkan upaya provokasi yang berpotensi memecah belah umat dan mengganggu stabilitas nasional menjelang dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo.
Korlabi menyampaikan dua tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto:
1. Segera memanggil Ketua KPK dan memerintahkan pemecatan Asep Guntur Rahayu dari jabatannya di KPK, mengingat posisinya sebagai pejabat penegak hukum yang seharusnya menjaga netralitas dan sensitivitas keagamaan.
2. Memerintahkan Kapolri untuk segera melakukan penyelidikan hukum terhadap motif pelaku, latar belakang, serta track record kegiatan politik dan aktivitas lain dari para pelaku dan panitia acara.
Damai Hari Lubis menekankan bahwa Presiden Prabowo harus bersikap extra hati-hati, serius menyelidiki kasus ini, dan bertindak tegas tanpa gegabah. Hal ini penting mengingat pemerintahan baru masih dalam tahap awal konsolidasi.
“Prabowo Presiden RI mesti extra hati-hati dan serius menyelidiki kasus ini serta mesti berlaku tegas serta tidak gegabah menjelang 2 tahun kepemimpinannya,” ujarnya.
Damai juga mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan tekadnya untuk menjadi presiden meski hanya sebentar, asalkan dapat berbakti kepada bangsa dan negara.
“Dan mengingat Prabowo pernah mengucapkan ‘bertekad ingin menjadi presiden walau singkat, yang penting pernah menjabat presiden untuk berbakti kepada bangsa dan negara’,” tambah Damai Hari Lubis.
Korlabi berharap respons cepat dan tegas dari Presiden Prabowo dapat mencegah eskalasi isu sensitif keagamaan yang berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas politik nasional.
Pihak KPK dan kepolisian belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan ini hingga berita ini diturunkan. Kasus ini terus menjadi perhatian publik, terutama kalangan umat Islam yang menuntut penanganan serius terhadap segala bentuk pelecehan terhadap simbol-simbol keagamaan.