GELORA.CO - Kekuatan Selat Malaka ternyata jauh lebih besar ketimbang Selat Hormuz di Timur Tengah.
Selat Malaka yang dimiliki oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ide penerapan tarif di selat yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik itu.
Namun demikian Purbaya menyebut bahwa hal itu sulit karena selat tersebut dimiliki oleh tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
“Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Selat Malaka memang selat yang jauh lebih strategis ketimbang Selat Hormuz.
Pasalnya selat ini bukan hanya sebagai lalu lintas perdagangan minyak dan gas namun juga bahan semikonduktor, logam tanah jarang, bahan baku industri, dan barang jadi yang menjadi fondasi rantai pasok dunia modern.
Sehingga selat sepanjang 800 kilometer ini mengalirkan 25 hingga 40 persen dari total perdagangan maritim global, dengan nilai barang menembus 3,5 triliun dolar AS setiap tahunnya.
Angka ini tentunya hampir 7 kali lipat dari perdagangan yang melintas di Selat Hormuz.
Sebab diketahui Selat Hormuz mengalirkan sekitar 20-25 persen sekitar 20 juta barel per hari perdagangan minyak global.
Nilai perdagangan energi yang melintas di Selat Hormuz diperkirakan mencapai hampir USD 600 miliar per tahun.
Selain minyak, jalur ini juga krusial untuk ekspor gas alam cair (LNG) dan seperempat perdagangan pupuk dunia.
Namun demikian kepemilikan Selat Malaka belum membuat keuntungan pada sejumlah negara yang memilikinya.
Keuntungan Selat Malaka mayoritas diambil oleh Singapura yang memiliki pelabuhan yang jauh lebih sering disinggahi kapal kargo dunia.
Maka tak heran, pernyataan Purbaya Soal penerapan Selat Malaka membuat Singapura meradang.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa jalur pelayaran melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap terbuka untuk semua.
Ia lebih lanjut menekankan bahwa Singapura tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasinya.
“Hak akses transit dijamin untuk semua orang,” kata Dr. Balakrishnan dalam sebuah diskusi santai di acara CNBC di Singapura pada Rabu pagi. “Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, melarang, atau mengenakan biaya tol di lingkungan kami.” seperti dimuat CNA.
Sumber: Wartakota