GELORA.CO - Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai gerakan boikot terhadap produk-produk yang dianggap memiliki afiliasi dengan Israel bukanlah solusi efektif untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, khususnya yang terjadi di Gaza.
Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha di Indonesia serta berimbas langsung pada para pekerja.
Hal itu disampaikan Nasaruddin saat menghadiri acara silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
“Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya memahami betul situasi yang terjadi di sana, tetapi boikot bukanlah jalan keluar,” ujar Nasaruddin.
Ia mengungkapkan bahwa dampak dari aksi boikot tersebut telah dirasakan oleh dunia usaha di Indonesia.
Salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa ribuan pekerja di sektor restoran cepat saji.
Menurut Nasaruddin, sekitar 3.000 karyawan di Indonesia harus kehilangan pekerjaan akibat menurunnya aktivitas bisnis yang terdampak aksi boikot tersebut.
Ia menilai kondisi ini justru membuat masyarakat mengalami kerugian ganda.
“Ini berarti umat Islam dua kali rugi. Di sana dibantai, di sini di-PHK,” kata Nasaruddin.
Menag juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengundang sejumlah pelaku usaha ke Masjid Istiqlal untuk memberikan dukungan moral kepada dunia bisnis yang terkena dampak aksi boikot.
Menurutnya, sektor usaha memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa dunia usaha merupakan tulang punggung perekonomian karena berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak serta mendukung operasional negara.
“Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak dan membantu pembiayaan negara adalah para pengusaha,” ujarnya.
Karena itu, Nasaruddin mengingatkan agar masyarakat tidak mengambil langkah yang justru dapat melemahkan sektor usaha dalam negeri.
“Kalau pengusaha diserang dari berbagai sisi, bagaimana negeri ini bisa tumbuh besar,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, gerakan boikot terhadap produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel mulai marak di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Aksi tersebut menguat sejak konflik antara Hamas dan Israel kembali memanas di Gaza pada akhir 2023.
Gerakan boikot itu muncul sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus upaya memberikan tekanan ekonomi kepada Israel.
Di Indonesia sendiri, sejumlah merek makanan dan minuman cepat saji menjadi sasaran aksi boikot oleh sebagian masyarakat.
Namun pemerintah mengingatkan bahwa dampak dari aksi tersebut juga perlu dipertimbangkan karena dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan lapangan kerja di dalam negeri.***