GELORA.CO - Di tengah tensi geopolitik global yang terus memanas, Indonesia diingatkan untuk berhati-hati menentukan sikap.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengeluarkan peringatan agar Indonesia tidak ikut terseret dalam konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat.
Bagi Luhut, persoalan ini bukan sekadar isu politik luar negeri. Ada dampak ekonomi langsung yang bisa dirasakan masyarakat Indonesia, terutama terkait harga energi dan bahan bakar.
“Kita jangan ikut-ikut memusuhi mereka. Tidak ada gunanya,” ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis (5/3/2026).
Peringatan itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa konflik di Timur Tengah dapat mengguncang pasar energi global.
Jika situasi memburuk, dampaknya bisa terasa hingga ke dompet masyarakat Indonesia melalui kenaikan harga BBM.
Mengapa Iran Begitu Penting bagi Indonesia?
Secara global, Iran merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia.
Posisi Iran sangat strategis dalam rantai pasokan energi global, terutama bagi kawasan Timur Tengah yang menjadi pusat produksi minyak dunia.
Jika Iran terkena embargo lebih keras atau terlibat konflik militer besar, pasokan minyak global berpotensi menyusut drastis.
Ketika pasokan berkurang sementara permintaan tetap tinggi, harga minyak dunia hampir pasti melonjak.
Situasi ini akan berdampak langsung pada negara pengimpor minyak seperti Indonesia.
Saat ini Indonesia masih berstatus net importer minyak, sehingga fluktuasi harga minyak dunia sangat memengaruhi biaya impor energi dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kenaikan harga minyak global pada akhirnya bisa meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.
Pesan Luhut untuk Kedaulatan Energi
Dalam pandangannya, Indonesia perlu bersikap realistis dan berhati-hati dalam dinamika geopolitik internasional.
Prinsip politik luar negeri bebas aktif harus tetap dijaga, namun dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional.
“Ini berkaitan langsung dengan ekonomi kita,” kata Luhut.
Ia juga mengingatkan bahwa ketahanan energi nasional masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cadangan minyak dan gas.
“Berapa banyak cadangan energi kita? Gas dan minyak kita sangat dipengaruhi Selat Hormuz,” ujar Luhut.
Pernyataan itu menegaskan bahwa Indonesia harus menjaga stabilitas hubungan internasional agar tidak memperburuk risiko terhadap pasokan energi nasional.
Simulasi Dampak Jika Konflik Memanas
Salah satu skenario yang paling dikhawatirkan adalah gangguan jalur pengiriman energi global di Selat Hormuz.
Jalur ini menjadi rute utama distribusi minyak dari negara-negara Teluk menuju pasar dunia.
Negara seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Iran sendiri mengandalkan jalur tersebut untuk ekspor energi.
Jika Selat Hormuz terganggu atau bahkan ditutup akibat konflik, sekitar sepertiga pengiriman minyak dunia bisa terdampak. Kondisi ini hampir pasti memicu lonjakan harga minyak global.
Bagi Indonesia, dampaknya bisa berupa:
- Kenaikan biaya impor minyak mentah
- Tekanan besar terhadap subsidi energi dalam APBN
- Potensi kenaikan harga BBM di dalam negeri
- Lonjakan biaya transportasi dan harga barang
Efek berantai ini pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan biaya hidup.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Untuk mengurangi ketergantungan pada dinamika energi global, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi.
Beberapa di antaranya meliputi pengembangan bahan bakar nabati (biofuel), percepatan penggunaan kendaraan listrik, serta diversifikasi sumber energi nasional.
Program pencampuran biodiesel dalam solar juga terus diperluas untuk menekan impor minyak. Di sisi lain, pemerintah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan agar ketahanan energi nasional semakin kuat.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak geopolitik di Timur Tengah.
Di tengah meningkatnya ketegangan global, Luhut juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap ekstrem dengan memihak salah satu kubu konflik.
Baginya, kebijakan luar negeri Indonesia harus selalu berpijak pada kepentingan nasional, termasuk stabilitas ekonomi, energi, dan keamanan dalam negeri.
Pendekatan ini bisa disebut sebagai “diplomasi kepentingan rakyat”, sebuah strategi yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar solidaritas politik tanpa perhitungan dampak ekonomi.