GELORA.CO - Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengumumkan bahwa semua pertemuan dan kegiatan Indonesia dalam kerangka Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) dalam status “on hold” alias dibekukan sementara. Bagaimana dengan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza yang masuk dalam paket BoP tersebut?
“Iya, jadi itu kan terkait ya. Jadi seperti yang disampaikan itu, on hold,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Mulachela kepada Republika di kampus Universitas Indonesia, Kamis (12/3/2026).
Pembekuan kegiatan di BoP sebelumnya terkait serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Serangan itu memicu gelombang desakan RI mundur dari BoP yang diketuai Presiden AS Donald Trump. Dewan perdamaian dinilai tak lagi relevan dengan serangan ilegal ke Iran yang dilakukan dua anggotanya itu.
Khusus untuk pengiriman pasukan TNI sebagai bagian Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, menurut Vahd ada caveat-caveat (ketentuan) tersendiri. “Jadi sebelum sebelum keadaan on hold Jadi kita memang mengkondisikan keterlibatan itu,” kata dia.
Di antara ketentuan itu adalah Indonesia yang memutuskan di mana pasukan ditempatkan di Gaza, bagaimana mandatnya, serta harus adanya persetujuan dari pihak Palestina.
Apakah Indonesia sudah menyampaikan penundaan pengiriman pasukan tersebut? “Kalau format penyampaiannya saya harus cek lagi apakah itu ada forum untuk menyampaikan. Tapi posisi tersebut sudah disampaikan oleh Pak Menlu (Sugiono).”
Ia juga menekankan bahwa penundaan pengiriman pasukan ini merupakan keputusan pemerintah. Artinya, ia bukan semata diputuskan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan.
Sedangkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga mengatakan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza saat ini sangat dinamis. Jadi, dinamika BOP ini juga sangat tinggi sekarang,” ujar Sjafrie di Kementerian Pertahanan, Kamis.
Salah satu dinamika tersebut termasuk soal jumlah personel yang bakal dikirimkan. Presiden Prabowo Subianto sempat mengumumkan bahwa Indonesia akan mengirimkan 20.000 pasukan untuk bertugas di ISF.
Namun, antusiasme serupa tak ditunjukkan negara-negara lain. “Tetapi ternyata negara-negara lain itu cuma ngirim berapa ratus. Jadi kita siap 8.000, ya. Tapi yang paling penting bahwa kalau situasi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, kita lakukan pekerjaan.”
Ia menekankan, sejauh ini pasukan TNI tetap siap siaga bila diperintahkan berangkat. “Ini dinamika geopolitik sangat tinggi. Jadi kita selalu menunggu setiap saat.”