GELORA.CO - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa Indonesia yang akan menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bakal mengurusi permasalahan yang dialami Venezuela. Menurut dia, Indonesia dalam sejarah berdirinya selama 80 tahun, untuk kali pertama kini bisa memimpin lembaga multilateral dunia.
"Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela," kata Pigai di Gedung Kementerian HAM di Jakarta, Selasa (6/1/2/2026).
Pigai pun mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi nominasi Presiden Dewan HAM PBB karena keberadaan Kementerian HAM. Menurut dia, pihaknya memang meniatkan agar hal tersebut terwujud.
Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut untuk masa jabat tahun 2026, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Dalam pernyataan tertulis, dikonfirmasi Rabu, Kemlu RI menyampaikan bahwa nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu RI.
Jika ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen akan memimpin jalannya sidang dan proses internal badan tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.
