GELORA.CO ---- Puluhan ribu buruh di Jawa Barat berencana berencana melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Presiden dan Gedung DPR RI pada Kamis, 8 Januari 2025 mendatang.
Aksi demo dilakukan karena kecewa atas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ketua DPW FSPMI-KSPI Jawa Barat, Suparno mengatakan sebanyak 10.000 buruh dari berbagai wilayah di Jawa Barat akan mendatangi Jakarta menuntut agar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 direvisi dan diubah sesuai dengan rekomendasi dari bupati dan walikota se-Jawa Barat.
"Tanggal 8 sebanyak 10.000 buruh Se-Jawa Barat akan aksi ke Jakarta untuk mencabut SK Gubernur Jabar soal UMSK, supaya diubah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan bupati dan walikota," kata saat dihubungi pada Selasa (6/1/2026).
Suparno mengatakan, keputusan yang diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi 'ngawur' dan membohongi serikat buruh.
Suparno menjelaskan, kronologi kekecewaanya bermula ketika UMSK yang disahkan Gubernur Jawa Barat hanya 12 dari 19 kabupaten/kota dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang disetujui tak sesuai dengan rekomendasi bupati/walikota.
Saat itu, pihaknya menggelar aksi unjuk rasa sehingga akhirnya Pemprov Jabar seolah menyetujui permintaan buruh untuk merevisi UMSK.
"Setelah kita demo, Sekda Jabar bilang ada videonya viral, katanya 12 daerah mau direvisi dan 7 daerah mau di SK-kan sesuai rekom kabupaten/kota. Tapi kenyataannya, di malam tahun baru keluar SK Gubernur untuk 17 kabupaten/kota, minus Kota Bogor dan Kabupaten Garut. Untuk kedua daerah ini gimana, kan masih belum jelas," ungkapnya.
Kemudian, kata dia, revisi SK Gubernur Jabar terhadap 17 kabupaten/kota tersebut dianggap masih belum sesuai rekomendasi bupati/walikota.
Menurutnya, pengelompokan usaha industri dalam KBLI hanya tertulis 122 dari sekitar 486 jenis usaha.
"Itu yang masih kami pertanyakan, masa pabrik kecap, pabrik kue dimasukkan dalam UMSK, tapi pabrik nike, adidas dan perusahaan multinasional lain ada yang tidak dimasukkan. Perusahaan Alkes (alat kesehatan), perusahaan kimia juga tidak dimasukkan padahal punya resiko yang tinggi. Makanya kami bilang Dedi Mulyadi itu ngawur," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPW FSPMI–KSPI Jawa Barat, Suparno, menyatakan kekecewaannya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Ia yang merupakan Wakil Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyadi pada saat pencalonan menilai janji-janji yang disampaikan kepada kaum buruh saat masa pencalonan tidak terbukti setelah memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Barat.
"Saya bukan pendukung biasa, tapi bagian dari tim pemenangan sebagai wakil ketua. Dan hasilnya wilayah basis buruh suara KDM menang," kata Suparno dalam video keterangannya yang diterima Tribun Bekasi pada Minggu (4/1/2026).
Ia menyebut, saat itu Dedi Mulyadi menjanjikan kesejahteraan buruh di Jawa Barat, termasuk komitmen menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sebagaimana mestinya. Namun, setelah terpilih, janji tersebut dinilai tidak terealisasi.
“Janji-janji Dedi Mulyadi dulu mau membuat sejahtera buruh di Jawa Barat, mau menerapkan UMSK sebagaimana mestinya. Nggak ada satu pun yang terbukti,” katanya.
Suparno mengaku sangat kecewa karena dirinya turut berkeliling hampir ke seluruh kabupaten/kota berbasis industri dan buruh di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bekasi maupun Karawang.
Ia melakukan sosialisasi, bertemu langsung dengan buruh, hingga membuat berbagai konten dan video dukungan untuk memenangkan Dedi Mulyadi.
“Hampir semua kabupaten/kota yang berbasis buruh, saya putar, saya sosialisasi, saya buat video-video untuk bagaimana mendukung dan alhamdulillah hampir semuanya wilayah kabupaten/kota yang basis buruh, Dedi Mulyadi menang,” tuturnya.
Namun, setelah kemenangan tersebut, Suparno menilai sikap Dedi Mulyadi justru berbalik dan menyakiti hati kaum buruh. Ia menyebut, hingga kini Gubernur Jawa Barat itu dinilai tidak membuka ruang dialog dengan pimpinan serikat buruh.
“Tapi setelah menang ternyata menyakiti hati buruh. Tidak mau ketemu sama pimpinan-pimpinan buruh, tidak mau mendengarkan masukan dari pada buruh,” katanya
Sumber: Wartakota