GELORA.CO - Langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump memicu 'kegelisahan' di kalangan diplomat senior. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, melempar peringatan keras agar Jakarta tidak terjebak dalam skema yang justru merugikan rakyat Palestina.
Melalui pernyataan terbuka yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, Jumat (23/1/2026), mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini mempertanyakan urgensi dan transparansi badan internasional baru tersebut.
Bisnis di Atas Penderitaan Palestina?
Kekhawatiran terbesar Dino terletak pada potensi adanya agenda bisnis terselubung. Ia mencium aroma kepentingan aktor luar yang ingin menjadikan Gaza sebagai ladang komersial ketimbang memulihkan hak kedaulatan warga setempat.
“Apa ada jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek ‘real estate’ Trump atau internasional di Gaza yang akan mengesampingkan hak rakyat Palestina?” tegas Dino. Ia risau jika warga Palestina justru terusir dan tak lagi menjadi tuan rumah di tanah kelahiran mereka sendiri akibat ambisi para pemilik modal.
Netanyahu Masuk, Palestina di Mana?
Dino juga menyoroti kejanggalan komposisi anggota. Dengan hadirnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di dalam Dewan Perdamaian tersebut, ia mempertanyakan di mana posisi perwakilan resmi Palestina. Tanpa keterlibatan yang setara, solusi dua negara (two-state solution) dianggap hanya akan menjadi isapan jempol.
Lebih jauh, Dino mengingatkan pemerintah agar mempertegas sikap diplomasi supaya Indonesia tidak dicap sebagai 'anak buah' Trump yang dikenal dengan pola pikirnya yang kerap tidak lazim.
"Kita harus pastikan Dewan Perdamaian ini tidak menyaingi apalagi melangkahi wewenang PBB," tambahnya.
Soroti 'Mahar' Rp17 Triliun
Urusan iuran keanggotaan pun tak luput dari bidikan Dino. Terkait tuntutan Trump agar negara anggota permanen menyetor dana sebesar US$1 miliar atau nyaris setara Rp17 triliun, Dino memberikan nasihat menohok: Indonesia tidak perlu membayar iuran fantastis tersebut.
Di tengah situasi ini, Dino mendorong Wamenlu Anis Matta yang memegang mandat diplomasi dunia Islam untuk tampil lebih aktif. Penjelasan transparan dari Kemenlu sangat dinanti untuk menjawab keraguan publik terkait Piagam Dewan Perdamaian yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Meski Presiden Prabowo menyebut momen ini sebagai kesempatan bersejarah, para diplomat senior seperti Dino mengingatkan bahwa di panggung internasional, niat baik saja tidak cukup —ketajaman dalam membaca arah kepentingan adalah kunci agar Indonesia tetap tegak lurus pada amanat konstitusi.