GELORA.CO - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI akhirnya buka suara menanggapi manuver ekstrem Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Keputusan Washington menarik diri secara massal dari 66 organisasi internasional memicu kekhawatiran mendalam akan runtuhnya tatanan kerja sama global.
Jakarta menilai, langkah 'cuci tangan' AS ini bukan sekadar kebijakan domestik biasa, melainkan ancaman serius yang dapat melumpuhkan sistem multilateralisme yang selama ini menjadi fondasi perdamaian dan stabilitas dunia.
Ancaman Bagi Kerja Sama Internasional
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa Indonesia sangat prihatin melihat prospek kerja sama internasional yang kian tertekan. Menurutnya, tantangan dunia saat ini justru membutuhkan kolaborasi, bukan isolasi.
“Kita khawatir dengan prospek makin tertekannya multilateralisme dan tantangan dunia yang berdasarkan kerja sama internasional ini,” ujar Yvonne dengan nada serius usai taklimat media di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Indonesia, lanjut Yvonne, tetap pada posisi tegak: mendorong seluruh negara untuk menghormati prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Jakarta meyakini tantangan global hanya bisa dijawab jika negara-negara tetap duduk bersama di meja perundingan.
Alasan Trump: 'Agenda Globalis' Bebani Pembayar Pajak
Langkah radikal ini diambil setelah Trump menandatangani 'Memorandum Kepresidenan' pada Rabu (7/1/2026). Gedung Putih secara terang-terangan menuding 66 organisasi tersebut —yang terdiri dari 31 entitas PBB dan 35 organisasi non-PBB—telah mengkhianati kepentingan nasional Amerika.
Gedung Putih berdalih bahwa selama ini uang pembayar pajak Amerika hanya dihabiskan untuk memajukan agenda kelompok 'globalis' yang sering kali justru berseberangan dengan nilai-nilai nasional AS. Organisasi-organisasi ini juga dituding hanya menghamburkan dana publik tanpa memberikan dampak nyata bagi keamanan dan ekonomi Paman Sam.
Eksodus Massal: Dari Iklim hingga Kesehatan
Daftar organisasi yang ditinggalkan Washington pun tidak main-main. Di sektor lingkungan, AS keluar dari UNFCCC, yang merupakan motor penggerak Perjanjian Paris. Di sektor kesehatan dan sosial, dukungan terhadap WHO dan UNFPA resmi dicabut.
Bahkan, badan-badan prestisius seperti UNESCO, Dewan HAM PBB, hingga UNRWA tidak luput dari pembersihan gaya Trump. Di luar PBB, AS juga menarik diri dari berbagai aliansi keamanan, perdagangan, hingga kelompok riset ilmiah dan budaya seperti Organisasi Kayu Tropis Internasional.
Eksodus besar-besaran ini diprediksi akan menciptakan lubang pendanaan yang sangat besar, mengingat AS selama ini merupakan donor utama di hampir seluruh lembaga tersebut. Dunia kini menanti, apakah multilateralisme mampu bertahan tanpa sokongan dari sang adidaya.