GELORA.CO - Proyek lumbung pangan nasional kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, perhatian tertuju pada penggunaan anggaran tahun 2025 yang dilaporkan telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan sejak 2024.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan serius terkait tata kelola keuangan negara, transparansi anggaran, hingga potensi kerugian negara dari proyek strategis yang sejak awal menuai kontroversi.
Lumbung pangan atau food estate merupakan program besar yang digagas untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Namun dalam praktiknya, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai proyek ini menyimpan banyak persoalan, mulai dari perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang terburu-buru, hingga penggunaan anggaran lintas tahun yang dinilai tidak lazim.
Penggunaan anggaran 2025 untuk kegiatan 2024 dinilai berisiko melanggar prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.
Dalam aturan penganggaran, setiap belanja negara seharusnya dilakukan sesuai dengan tahun anggaran berjalan.
Ketika anggaran masa depan digunakan lebih awal, muncul potensi penyimpangan administrasi serta kesulitan dalam proses audit dan pertanggungjawaban.
Kerugian pertama yang disorot adalah potensi inefisiensi anggaran.
Proyek lumbung pangan sebelumnya telah menunjukkan hasil yang tidak sebanding dengan dana yang dikucurkan.
Sejumlah lokasi food estate dilaporkan gagal panen, lahan terbengkalai, serta tidak berkelanjutan.
Jika pola yang sama kembali terjadi, penggunaan anggaran lebih awal justru memperbesar risiko pemborosan uang negara.
Kedua, proyek ini dinilai mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Pembukaan lahan skala besar untuk lumbung pangan kerap dilakukan di wilayah yang tidak sepenuhnya cocok untuk pertanian intensif.
Dampaknya bukan hanya pada kegagalan produksi, tetapi juga kerusakan ekosistem, degradasi tanah, hingga konflik dengan masyarakat lokal.
Kerugian ekologis ini sulit diukur secara finansial, namun berdampak jangka panjang.
Kerugian berikutnya adalah hilangnya kepercayaan publik.
Ketika proyek strategis nasional dijalankan dengan pola anggaran yang tidak transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun.
Publik mempertanyakan apakah program ini benar-benar dirancang untuk kepentingan rakyat atau sekadar proyek ambisius yang minim evaluasi.
Dari sisi tata kelola, penggunaan anggaran lintas tahun juga berpotensi menyulitkan pengawasan lembaga audit.
Badan pemeriksa akan menghadapi tantangan dalam menelusuri aliran dana, menilai kesesuaian perencanaan, serta memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Situasi ini membuka celah risiko hukum dan administrasi di kemudian hari.
Pengamat ekonomi menilai, alih-alih memaksakan proyek besar dengan pola anggaran yang dipercepat, pemerintah seharusnya fokus pada penguatan sektor pertanian rakyat.
Dukungan langsung kepada petani, perbaikan irigasi, akses pupuk, serta stabilisasi harga dinilai lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Kontroversi lumbung pangan ini menjadi pengingat penting bahwa proyek strategis harus dibangun dengan perencanaan matang, transparansi anggaran, dan evaluasi berkelanjutan.
Tanpa itu, program besar justru berpotensi meninggalkan daftar panjang kerugian, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun kepercayaan publik.***