GELORA.CO - Ini lah sosok mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhur Binsar Pandjaitan yang pasang badan untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik Bandara di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Polemik ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik bandara IMIP yang tidak dijaga perangkat negara dan menyinggung agar tidak ada negara dalam negara.
Sjafrie yang juga pensiunan Jenderal Kopassus itu menilai operasi bandara tanpa penjagaan Imigrasi dan Bea Cukai itu bisa mengganggu kedaulatan negara ekonomi.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie.
Kementerian Pertahanan lalu mengerahkan pasukan elite TNI Angkatan Udara (AU) untuk menjaga bandara tersebut.
Banyak yang menuding operasional bandara ini atas seizin Presiden ke-7 RI Jokowi.
Jokowi bahkan disebut-sebut meresmikan bandara tersebut, sebelum akhirnya dibantah mantan orang nomor satu di Indonesia ini.
Menanggapi hal ini, Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pun angkat bicara.
Berikut poin-poin pernyataanya:
Pimpin rapat
Luhut mengakui, izin pembangunan bandara di kawasan industri pengolahan nikel itu diputuskan dalam rapat yang ia pimpin sendiri bersama sejumlah instansi terkait.
Saat itu, Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang turut terlibat dalam suksesi pembangunan IMIP.
Menurutnya, izin pembangunan bandara diterbitkan sebagai bentuk fasilitas kepada para investor. Tindakan itu, kata dia, biasa dilakukan di negara seperti Vietnam dan Thailand.
“Jika mereka berinvestasi USD 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,” ujar Luhut.
2. Tak izinkan jadi bandara internasional
Purnawirawan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD) itu mengatakan, bandara IMIP itu hanya melayani penerbangan domestik sehingga tidak memerlukan penjagaan petugas Imigrasi serta Bea dan Cukai.
“Memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan,” kata Luhut.
Luhut menyebut tidak pernah mengizinkan Bandara di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi bandara internasional.
Pernyataan ini Luhut sampaikan saat menjelaskan seluk beluk kawasan IMIP yang kembali menjadi perhatian publik setelah disorot Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
“Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).
3. Pasang badan untuk Jokowi
Luhut juga “pasang badan” guna membela Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Luhut mengatakan, kebijakan membangun kawasan industri pengolahan nikel yang diisi perusahaan dari China itu bukan keputusan sepihak Jokowi.
Luhut menyatakan bertanggung jawab atas pembangunan investasi selama 11 tahun, termasuk saat IMIP bergulir.
“Apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).
Luhut mengeklaim, selama menempati posisi strategis di pemerintahan, ia berupaya menjaga diri agar tidak terjadi konflik kepentingan. Menurutnya, ia tidak pernah terlibat bisnis apapun demi integritas dirinya dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Pensiunan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD) itu pun menyilakan siapapun untuk datang kepadanya jika ingin mempertanyakan keputusan pemerintah membangun IMIP.
Menurutnya, kebijakan itu tidak berpihak pada Tiongkok maupun Amerika, melainkan Indonesia.
Sumber: Tribunnews