GELORA.CO —Polemik mengenai pengelolaan hutan di Sumatera Utara kembali mencuat ke permukaan setelah unggahan Instagram Story anak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, viral di media sosial.
Dalam unggahannya, ia menuding PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggundulan hutan yang diduga turut memperburuk banjir besar di Sumatera Utara dan Aceh beberapa waktu terakhir.
Unggahan itu kemudian menyebar luas dan memantik kembali perbincangan mengenai rekam jejak perusahaan berbasis industri pulp tersebut.
Nama Toba Pulp Lestari bukan nama baru dalam diskursus publik.
Perusahaan ini memiliki sejarah panjang dan kompleks, yang kerap bersinggungan dengan isu lingkungan, konflik sosial, hingga dinamika kepemilikan yang berubah-ubah dalam beberapa dekade terakhir.
Berdiri pada 1983 dengan nama PT Inti Indorayon Utama, perusahaan tersebut didirikan oleh pengusaha Sukanto Tanoto dan segera menjadi salah satu pemain besar di industri pulp Indonesia.
Gerakan masyarakat sipil dan penolakan warga sekitar kawasan operasionalnya mulai mencuat pada akhir 1990-an, seiring menguatnya isu dampak lingkungan berupa pencemaran dan penggundulan hutan.
Pada periode 2000–2001, Indorayon kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari, bersamaan dengan pengalihan kepemilikan.
Pergantian nama tersebut sempat dipandang publik sebagai upaya meredam citra negatif masa lalu.
Sejak itu, struktur kepemilikan TPL terus berubah.
Pinnacle Company Pte. Ltd., perusahaan berbasis di luar negeri, sempat menjadi pemegang saham mayoritas hingga 2021.
Namun laporan terakhir menunjukkan bahwa 92,54 persen saham TPL kini dikuasai Allied Hill Limited, sebuah entitas yang berbasis di Hong Kong, dengan Joseph Oetomo tercatat sebagai ultimate beneficial owner.
Pergantian kendali saham ini turut memicu kembali keingintahuan publik mengenai arah dan transparansi bisnis TPL di tengah sorotan atas kelestarian hutan di kawasan Danau Toba.
Di sisi lain, TPL juga berulang kali membantah berbagai tudingan yang mengaitkannya dengan kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE Group) maupun dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dua nama itu kerap disebut publik dalam spekulasi mengenai pengaruh dan jaringan bisnis di balik perusahaan-perusahaan besar pengelola sumber daya alam.
Melalui berbagai pernyataan sebelumnya, TPL menegaskan bahwa perusahaan berjalan independen dan tidak memiliki hubungan struktural ataupun finansial dengan pihak-pihak tersebut.
Meski demikian, viralnya unggahan terbaru dari keluarga pejabat negara membuat perhatian publik kembali tertuju pada dampak kegiatan industri pulp terhadap degradasi hutan.
Dugaan bahwa deforestasi memperparah banjir di Sumatera Utara dan Aceh semakin memperkuat tuntutan masyarakat agar pemerintah memperketat pengawasan, menegakkan regulasi lingkungan, dan memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan.
Hingga kini, diskusi tentang peran perusahaan kehutanan, termasuk TPL, masih terus berlangsung, terutama mengingat kawasan ekosistem Danau Toba merupakan salah satu prioritas pembangunan dan konservasi nasional.
Di tengah krisis iklim global, tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam semakin tak terhindarkan.
Viral satu unggahan, kini kembali menyeret sejarah panjang sebuah perusahaan ke dalam sorotan tajam masyarakat
Sumber: Wartakota