GELORA.CO - Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara soal gadung Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah.
Luhut mengatakan, izin pembangunan Bandara IMIP yang dibangun di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu dikeluarkan pada masa Presiden Jokowi alias Joko Widodo.
Figur berpengaruh di pemerintahan era Jokowi ini mengakuti bahwa keputusan mengenai izin pembangunan lapangan terbang khusus di kawasan Industri Morowali itu diambil dalam rapat resmi yang dipimpinnya.
"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang khusus di kawasan industri, keputusan itu diambil dalam rapat resmi yang saya pimpin," ungkapnya melalui Instagram miliknya dikutip Selasa, 2 Desember 2025.
Rapat itu melibatkan lintas instansi terkait, meski tanpa memerinci instansi mana saja.
Bandara IMIP Morowali adalah bagian kecil dari unggahan Luhut yang membeberkan konteks yang lebih luas mengenai hilirisasi.
Sebagai mantan Menko Marves, Luhut mengaku bertanggung jawab terkait isu kebijakan hilirisasi dan kerja sama investasi strategis.
Luhut yang adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini menilai, fasilitas bandara adalah wajar diberikan kepada investor seperti halnya yang dilakukan negara lain seperti Vietnam dan Thailand.
"Fasilitas ini lazim diberikan kepada investor sebagaimana dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi US$ 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," jelasnya.
Ihwal Polemik Bandara IMIP
Bandara IMIP Morowali menjadi polemik setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin memberikan pernyataan mengenai penegakan hukum setelah ia melihat anomali bandara IMIP Morowali yang beroperasi tanpa petugas keamanan dan pengawas dari negara.
Bandara IMIP adalah bandara milik swasta di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Bandara ini memiliki status sebagai bandara khusus yang memiliki ketentuan berbeda dibanding bandara umum misalnya dalam hal izin penerbangan, layanan bea-cukai, imigrasi, dan pengawasan negara.
Menjadi masalah manakala bandara ini mendapatkan izin internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 yang diteken 8 Agustus 2025. Namun, status internasional tersebut kemudian dicabut melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025, yang ditandatangani 13 Oktober 2025.
Dengan dicabutnya KM 38/2025, maka IMIP tidak lagi masuk dalam daftar bandara yang mendapat izin pelayanan penerbangan internasional langsung.
Meski sudah kembali menjadi bandara swasta dan domestik pada Oktober, muncullah pernyataan Sjafrie Sjamsuddin sebulan kemudian, tepatnya saat Latihan Komando Gabungan TNI yang terintegrasi Tahun 2025 di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali pada 19–20 November 2025.
"Tidak boleh ada republik di dalam republik," kata Sjafrie yang kemudian menjadi polemik.
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik. Karena itu tidak memerlukan adanya Bea Cukai dan Imigrasi.
Luhut juga memastikan tidak pernah mengizinkan penerbangan internasional di bandara tersebut.
"Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," bebernya.
Lebih lanjut Luhut membantah penerbitan izin pembangunan Bandara IMIP dilakukan sepihak oleh Jokowi. "Saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya," demikian pernyataan Luhut.
Purnawirawan Jenderal TNI ini pun menyatakan siap bagi pihak yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak.
Penunjukan China dalam investasi tersebut juga didasarkan pada kesiapan negara tersebut untuk melakukan investasi.
"Dan saya membuka pintu bagi siapa pun untuk berdiskusi dengan membawa data. Sekali lagi saya tegaskan Indonesia tidak berpihak pada Tiongkok atau Amerika," terang dia.
"Kita berpihak pada kepentingan Indonesia. Namun, faktanya saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap memenuhi syarat-syarat dari Pemerintah Indonesia," pungkas Luhut. ***