GELORA.CO - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (Ketum PMI) Jusuf Kalla mengatakan, bantuan asing boleh masuk ke Aceh selama ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah. JK menyampaikan pernyataan tersebut saat meninjau lokasi bencana dan pengungsian di Desa Palu Raya dan Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
“Kita lihat banyak rumah yang hancur, tapi ada juga yang masih bisa ditinggali. Rumah yang tidak bisa lagi dipakai tentu diganti, sementara yang masih bisa, dibersihkan. Itu solusinya,” kata Jusuf Kalla dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Jumat (19/12/2025).
Menanggapi keluhan warga yang menyebut hampir 20 hari belum ada penanganan maksimal dari Pemerintah, JK mengatakan keputusan untuk menerima bantuan asing akan bergantung pada perhitungan Pemerintah terhadap kemampuan penanganan bencana.
“Kalau pemerintah sanggup, tidak perlu minta. Tapi kalau terlalu besar bebannya, ya boleh. Apalagi kalau ada masyarakat internasional yang ingin membantu, itu baik sebagai bentuk kemanusiaan,” imbuhnya.
JK menegaskan prinsip kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah.
“Kalau kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah,” tegasnya.
Terkait peran Palang Merah Indonesia (PMI), JK menjelaskan PMI tidak berwenang membangun rumah, melainkan fokus pada bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
“Kalau bangun rumah itu urusan Pemerintah. PMI membantu bahan-bahan seperti makanan, kompor gas, kesehatan, logistik, air bersih,” katanya.
JK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama dalam penanganan bencana.
“Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Semua harus bersama agar solusi bisa tercapai,” ujarnya.
Adapun kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan serta mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terdampak di wilayah Provinsi Aceh.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi atas perhatian dan tawaran bantuan dari sejumlah negara terkait penanganan bencana di Sumatera. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasinya secara mandiri.
"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu.
Prabowo menegaskan Indonesia mampu menangani bencana yang terjadi, yang saat ini mencakup tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia dan berada dalam kondisi terkendali.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya fokus pada kerja bersama di lapangan alih-alih saling menyalahkan di tengah situasi sulit.
Prabowo menilai respons awal penanganan bencana telah berjalan cepat dan tepat. Koordinasi lintas lembaga juga berjalan solid tanpa harus menunggu arahan rinci dari dirinya selaku pemimpin.
Presiden mengapresiasi inisiatif aparat di tingkat pelaksana, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Basarnas yang bergerak sigap menjadikan bencana sebagai prioritas operasi.
Kepala Negara mencatat pengerahan puluhan ribu personel, helikopter serta pesawat dalam waktu singkat sebagai bukti kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.
"Kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat, belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat," kata Prabowo.