GELORA.CO - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam memaparkan peta banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di area salah satu konsesi hutan milik Prabowo Subianto melalui PT THL.
Jatam menyebut konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) itu mencakup sekira 97 ribu hektare di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.
“Konsesi ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan,” tulis Jatam melaluu akun X resminya @jamatnas, dikutip Rabu, 3 Desember 2025.
Menurut Jatam, banjir bandang di Aceh terjadi setelah hujan ekstrem turun di zona yang sudah lama dikapling izin-izin konsesi. Hal tersebut menyebabkan air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat.
“Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi,” ujar organisasi tersebut.
Peta yang dipublikasikan Jatam menunjukkan area dengan garis ungu—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—merupakan kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat.
Di banyak titik, sebut Jatam, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, namun peta tersebut menambahkan lapisan fakta lain.
“Hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.”
Salah satu contoh paling mencolok adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT THL mengelola hampir 100 ribu hektare hutan.
“Warga telah lama memprotes keberadaan konsesi tersebut karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.”
Jatam menyimpulkan, bencana di Aceh bukan hanya masalah hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik.
“Termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.”[]