GELORA.CO - Cerita keberhasilan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Bansar Panjaitan (LBP) melobi petinggi China, bahkan Presiden Xi Jinping, agar berinvestasi US$ 20 miliar di bidang hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) disebut hanya cerita dongen belaka. Penilaian itu diutarakan aktivis tanpa gelar, La Ode Hasanuddin Kansi (LHK).
"Ah, itu hanya cerita dongen belaka Luhut itu. Hanya menenangkan suasana saja," kata LHK sapaan La Ode Hasanuddin Kansi saat berbincang dengan Monitorindonesia.com di kawasan Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (2/12/2025) malam.
Bukan tanpa alasan LHK menilai demikian, soalnya bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali yang kini menjadi perbincangan hangat usai disorot Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang menyinggung soal tidak ada aparat negara, seperti petugas Bea Cukai hingga Imigrasi, walaupun untuk lalu lintas penerbangan internasional.
LHK menjelaskan, bahwa Bandara IMIP dibangun ketika Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.
Lulut pun mengakui bandara tersebut dibangun dengan campur tangannya. Dimana Bandara tersebut terintegrasi dengan kawasan industri PT IMIP yang di dalamnya memiliki portofolio industri dari investasi China.
"Bandara tersebut bisa saja dijadikan wadah transaksi barang ilegal sebab tidak memiliki petugas Bea Cukai hingga Imigrasi," lanjut LHK.
Banyak spekulasi di media sosial menyebutkan bandara yang disebut Menhan Sjafrie adalah bandara yang ada di IMIP. Kebetulan, Sjafrie memberikan pernyataan tersebut usai menyaksikan Latihan Pertahanan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah, pada 20 November 2025.
LHK lantas meminta presiden dan Menhan Sjafrie untuk tidak gentar serta menindak tegas agar tidak ada lagi isu Negara di dalam Negara. Sejatinya, ungkapnya, persoalan Bandara IMIP ini muncul dan diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan peninjauan intensif di wilayah tersebut.
Menhan Sjafrie yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memang saat ini sedang fokus mengamankan wilayah yang berkaitan dengan pertambangan terutama di area objek vital nasional seperti Bandara PT IMIP, yang terletak dekat dengan jalur laut strategis (ALKI II dan III).
Sjafrie sempat mengungkapkan maraknya pola pelanggaran di sektor pertambangan, di mana sejumlah pihak memanfaatkan celah hukum untuk meraup keuntungan pribadi.
"Pak Menhan menegaskan bahwa berbagai modus dan siasat terus bermunculan dari kelompok berkepentingan yang dengan sengaja berupaya mengeruk kekayaan negara, sehingga diperlukan langkah penertiban yang konsisten dan terukur," tegas LHK lagi.
Luhut pasang badan?
Luhut Binsar Pandjaitan telah turun tangan langsung, memberikan penjelasan panjang lebar terkait kontroversi Bandara IMIP yang belakangan ramai diperbincangkan.
Luhut menegaskan bahwa hilirisasi adalah kunci utama pengembangan kawasan industri, termasuk Morowali. Kebijakan ini bukan keputusan instan, melainkan gagasan yang sudah ia rancang sejak tahun 2001, saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
"Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saya bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun. Sejak awal, kami melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang kita miliki," tegas Luhut.
Pembangunan kawasan industri Morowali, yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi tonggak penting hilirisasi. Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.
Mendatangkan investor asing memang bukanlah perkara mudah. Namun Luhut mengungkapkan bahwa setelah mempelajari kesiapan berbagai negara, hanya Tiongkok yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan investasi, pasar, dan teknologi Indonesia.
"Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi," kata Luhut.
Keputusan ini bukan tanpa risiko. Luhut mengakui bahwa Presiden Joko Widodo awalnya khawatir karena Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor bijih nikel. Namun, setelah melalui pembahasan mendalam, Luhut meyakinkan bahwa manfaat hilirisasi akan terlihat jelas dalam beberapa tahun ke depan.
Lanjut, salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pembangunan Bandara Khusus IMIP. Luhut menjelaskan bahwa izin pembangunan bandara ini diberikan sebagai fasilitas bagi investor yang menanamkan modalnya di proyek hilirisasi di Morowali.
"Jika mereka berinvestasi sekitar US$20 miliar, (sekitar Rp 310 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.500), wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," jelasnya.
Luhut menegaskan bahwa izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, bandara ini tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.
"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," kata Luhut.
Luhut memaparkan bahwa hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor bijih, yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar US$ 1,2 miliar (Rp 18,6 triliunsekitar ) per tahun. Kini, hilirisasi menghasilkan produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang digunakan di berbagai industri global.
"Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai US$ 34 miliar (sekitar Rp 527 triliun) dan akan meningkat menjadi US$ 36-38 miliar (sekitar Rp 558 triliun - Rp 589 triliun) pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global," jelas Luhut.
Luhut menegaskan bahwa dalam setiap kerja sama investasi strategis, terdapat sejumlah ketentuan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat maksimal bagi Indonesia.
Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk Tiongkok, dan menjadi landasan dalam setiap proses negosiasi.
Ketentuan tersebut meliputi: penggunaan Teknologi Terbaik: Investor wajib menggunakan teknologi yang ramah lingkungan; pemanfaatan tenaga kerja lokal; investor wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia; pembangunan industri terintegrasi dari Hulu ke Hilir; setiap investasi harus berkontribusi pada pembangunan industri yang terintegrasi.
Sementara soal berbagai tudingan miring, Luhut menantang semua pihak yang meragukan keputusannya untuk datang kepadanya dengan membawa data. Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak berpihak kepada China atau Amerika, melainkan kepada Indonesia.
"Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya," tegasnya.
Dengan penjelasan ini, Luhut berharap polemik Bandara IMIP dapat diluruskan. Investasi di Morowali, dengan segala kontroversinya, adalah bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang berdaya saing di kancah global.
Sumber: monitor