GELORA.CO - Gempar Nasional!
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Membuat pernyataan mengejutkan soal program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Menurut dia, sebenarnya tidak perlu “ahli gizi profesional” yang sarjana.
Cukup menggunakan lulusan SMA yang dilatih selama tiga bulan dan disertifikasi.
Dia juga mengucap kata yang membuat viral seperti.
"Satu tenaga yang menangani gizi tidak perlu ahli gizi".
Kata Cucun dalam pernyataannya baru-baru ini.
Kontroversi Tajam: “Ahli Gizi Biasa Digantikan?”
Wacana ini mengundang reaksi keras publik dan profesional gizi.
Isu muncul di tengah sorotan tajam atas maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah sekolah.
Menurut laporan, Wakil Ketua DPR itu menyebut bahwa dengan pelatihan singkat dan sertifikasi resmi.
Tenaga dari latar belakang non-gizi bisa mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Cucun bahkan menyatakan keinginan untuk mengubah istilah “ahli gizi”.
Menjadi “pengawas gizi” agar persyaratan jadi lebih fleksibel.
Sikap ini dinilai sebagai merendahkan kompetensi ahli gizi profesional.
Alasan di Balik: Ahli Gizi “Langka” di Lapangan
Pernyataan Cucun tak sepenuhnya tanpa alasan memang, Badan Gizi Nasional (BGN)
Mengakui sedang kesulitan mencari ahli gizi untuk semua dapur SPPG MBG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut profesi ahli gizi “mulai langka” saat ini.
Karena itu, DPR (Komisi IX) dan BGN mempertimbangkan merekrut tenaga dari disiplin lain.
Seperti kesehatan masyarakat atau teknologi pangan sebagai pengganti ahli gizi murni.
Kritik dari Semua Sisi Buat Geram
Para ahli gizi, aktivis kesehatan, dan beberapa anggota DPR menolak ide ini.
Mereka menekankan bahwa pengawasan gizi bukan soal mencicipi makanan di ujung proses.
Cucun sendiri pernah menegaskan
“Ahli gizi ini jangan dia di ujung hanya mencicipi masakan harus terus dipantau.”
Ada juga kasus tragis keracunan massal MBG sebagian besar, menurut BGN.
Disebabkan karena SPPG tidak mematuhi SOP penting terkait kebersihan dan proses produksi makanan.
Jika ide Cucun diterima, risiko menurunnya kualitas pengawasan gizi jadi sangat nyata.
Ahli gizi profesional punya latar belakang akademis dan kompetensi khusus yang sulit diganti oleh pelatihan singkat.
Sementara itu, program MBG yang seharusnya jadi solusi gizi anak sudah berada di bawah sorotan publik.
Kasus keracunan, pelanggaran SOP, dan pengawasan yang lemah.
Dampak Publik
Kalau wacana ini benar dijalankan, kemungkinan besar akan:
Menurunkan kepercayaan publik terhadap MBG
Memperlebar konflik antara DPR dan komunitas ahli gizi (Persagi)
Memicu protes dari orang tua dan aktivis gizi
Menajamkan tekanan agar BGN memperbaiki sistem rekrutmen dan pelatihan.***