GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disorot. KPK seharusnya berani untuk terus memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Selama ini, publik menilai proses hukum ini terkesan jalan di tempat, memunculkan pertanyaan besar mengenai independensi dan keberanian KPK.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim, mendesak KPK untuk berani go on atau melangkah maju memeriksa Bobby Nasution. Menurut Wildan, meskipun sudah ada sejumlah bukti awal, menantu Presiden Joko Widodo ini disinyalir masih dikawal sehingga belum tersentuh oleh proses hukum.
"Keputusan apakah Bobby bakal diperiksa atau dibiarkan saja ada di tangan pimpinan KPK. Semoga nyali dan kemauan politik para pimpinan KPK masih terjaga sehingga Bobby Nasution bisa segera diperiksa," tegas kata Wildan kepada RMOL, Senin, 17 November 2025.
Lebih jauh, Wildan, yang juga Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, mengungkapkan adanya indikasi hambatan internal di tubuh lembaga antirasuah tersebut. Usulan penyidik untuk memanggil Bobby sebagai saksi diduga terhenti di tingkat Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan KPK.
Kasatgas di KPK diduga tidak berani memanggil Bobby. Kuat dugaan ada konflik kepentingan antara penyidik dan Kasatgas
"Para pimpinan KPK tentu mengetahui adanya beda kepentingan ini. Makanya, publik menunggu ketegasan pimpinan KPK. Mendukung pemeriksaan Bobby, atau justru menundanya," terang Wildan.
Wildan melihat, muncul kesan kuat bahwa pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi yang menyeret Bobby Nasution sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang melindungi menantu Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Selama dilindungi, Bobby belum akan diperiksa.
Wildan menyimpulkan bahwa saat ini, pimpinan KPK sedang berada dalam posisi "adu kalkulasi" dengan para Kasatgasnya. Kalkulasi ini, menurutnya, mencakup dua aspek utama.
"Untuk saat ini, pimpinan KPK sepertinya sedang adu kalkulasi dengan para Kasatgasnya. Kalkulasinya bisa menyangkut aspek politik dan aspek hukum jika Bobby hendak diperiksa," pungkas Wildan.
Sumber: RMOL