GELORA.CO -Kasus sengketa tanah yang menimpa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, disorot Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra, Azis Subekti.
Ia menilai, peristiwa ini kembali membuka borok lama bahwa persoalan mafia tanah dan buruknya administrasi pertanahan di Indonesia.
Menurut Azis, sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar yang menyeret nama JK membuktikan bahwa persoalan pertanahan tidak hanya menghantam rakyat kecil, tetapi juga tokoh besar sekaliber mantan Wakil Presiden.
"Kalau seorang mantan Wakil Presiden saja bisa menjadi korban salah kelola administrasi pertanahan, apalagi rakyat kecil yang tidak punya akses kuasa dan jaringan," ujar Azis kepada wartawan, Jumat 14 November 2025.
Legislator Gerindra itu menilai, maraknya kasus mafia tanah selama bertahun-tahun menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola pertanahan, mulai dari dugaan keterlibatan oknum BPN, penerbitan sertifikat ganda, hingga data pertanahan yang tumpang tindih.
Kondisi itu, kata Azis, telah menciptakan ketidakpastian hukum dan menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Ia pun mengingatkan bahwa sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan reforma agraria sebagai prioritas utama dalam Asta Cita.
"Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi hak hidup dan ruang masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR ini.
Sumber: RMOL