Edukasi HACCP oleh Poltekkes Sanggau digelar sebagai bagian dari upaya pencegahan jangka panjang, terinspirasi dari inisiatif serupa di wilayah tetangga seperti Singkawang Tengah. Pada Jumat, 28 Oktober 2025, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Singkawang Tengah, dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak—sebagai mitra kolaboratif dengan Poltekkes Sanggau—menyampaikan materi HACCP kepada para pengelola makanan MBG. Didik Hariyadi, presenter utama dan Ketua DPD Persagi Kalimantan Barat, menekankan bahwa "keamanan pangan ini salah satu hal penting itu adalah berkaitan dengan HACCP." HACCP sendiri merupakan sistem prinsip untuk memastikan keamanan pangan sepanjang rantai proses, mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi akhir. Sistem ini mencakup identifikasi bahaya (hazard analysis), titik kontrol kritis (critical control points), serta prosedur operasional standar (SOP) untuk mitigasi risiko seperti kontaminasi bakteri, kimia, atau fisik.
Keterlibatan Poltekkes Sanggau dalam program ini sangat strategis, mengingat kabupaten ini memiliki ratusan sekolah negeri yang menjadi sasaran MBG. Tim dosen dan mahasiswa Poltekkes Sanggau, yang terdiri dari Widyana Lakshmi Puspita, Mulyanita, Desi, Dahliansyah, Rizky Whibawa, Septiana M Deba Ginting (PLP), Ayu Rafiony, dan Suaebah, turun langsung ke lapangan untuk melatih pengelola SPPG. Mereka menyoroti kelemahan umum dalam pengelolaan makanan MBG, seperti penyimpanan tidak layak, sanitasi buruk, dan kurangnya keterlibatan ahli gizi. "Harapan kami memang ke depan seluruh SPPG, khususnya di Kalimantan Barat, tetap untuk menjadikan ahli gizi itu sebagai seorang ahli gizi yang memang betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip itu," ungkap Didik Hariyadi, sebagaimana dikutip dari https://poltekkessanggau.org.
Tujuan utama edukasi ini adalah mengurangi risiko keracunan yang sering terjadi akibat makanan MBG yang terkontaminasi. Di Sanggau, kasus keracunan makanan di sekolah telah mencapai puluhan insiden per tahun, terutama pada anak usia SD yang rentan terhadap gejala mual, muntah, dan diare. Melalui HACCP, peserta diajari langkah-langkah konkret: analisis bahaya pada bahan baku seperti sayur dan protein lokal (ikan sungai, tempe), kontrol suhu memasak minimal 70°C, dan pemantauan higiene tangan serta peralatan. Mahasiswa Poltekkes Sanggau, melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL), turut berperan sebagai fasilitator, mendampingi simulasi proses memasak aman. "Libatkan semua stakeholder untuk satu edukasi, salah satunya yang ahli gizi itu benar-benar dimaksimalkan di dalam pengelolaan SPPG di Kalimantan Barat," tambah Didik Hariyadi, menekankan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sekolah.
Dampak kegiatan ini sudah mulai terasa. Di SPPG Singkawang Tengah, yang menjadi model untuk Sanggau, peserta berkomitmen menerapkan SOP HACCP dalam distribusi MBG harian. Di Sanggau sendiri, Poltekkes berencana mengadakan workshop lanjutan di 10 sekolah prioritas mulai November 2025, menargetkan 500 pengelola makanan. Direktur Poltekkes Sanggau, Dr. Hj. Siti Nurhaliza, M.Kes, menyatakan bahwa inisiatif ini selaras dengan visi Kementerian Kesehatan untuk Universal Health Coverage (UHC) 95%. "Keracunan MBG bukan hanya masalah perut, tapi ancaman gizi nasional. Edukasi HACCP adalah investasi untuk generasi sehat Sanggau," katanya.
Kolaborasi ini juga melibatkan Dinas Kesehatan Sanggau dan Persagi, memastikan keberlanjutan melalui monitoring bulanan. Dengan HACCP sebagai senjata utama, Poltekkes Sanggau tidak hanya mencegah keracunan, tapi juga membangun budaya pangan aman. Di tengah tantangan geografis Kalbar yang luas, upaya ini menjadi teladan: pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Harapannya, MBG bukan lagi sumber racun, tapi pondasi gizi emas untuk anak-anak Sanggau yang lebih kuat dan cerdas.
