GELORA.CO -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak menghadapi persoalan serius terkait pembiayaan menyedot perhatian publik.
Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, menilai pernyataan Prabowo bisa menimbulkan kesan bahwa persoalan proyek Whoosh hanya sebatas soal utang. Padahal, publik juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan yang harus diselidiki secara hukum.
“Lewat pernyataan Presiden Prabowo seolah-olah tidak ada masalah. Problemnya bukan hanya pembayaran utang, tetapi juga dari mana sumber dananya, serta dugaan tindak pidana korupsi yang seharusnya diusut terlebih dahulu,” tegas Ahmad Khozinudin lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 5 November 2025.
Ia mengingatkan, soal pembayaran cicilan utang adalah ranah administratif dan keuangan negara, namun dugaan tindak pidana korupsi harus menjadi prioritas penyelidikan.
Terlebih, menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menyatakan sedang menyelidiki kasus tersebut.
Dengan Presiden pasang badan untuk proyek kereta cepat Whoosh, Ahmad Khozinudin khawatir secara psikologis aparat penegak hukum jadi ragu atau tidak berani melanjutkan penyelidikan.
"Tindakan Presiden ini seolah-olah menganulir upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini," ungkapnya.
Maka dari itu, dia menegaskan, komitmen Presiden untuk menanggung beban proyek tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab hukum pihak-pihak yang diduga terlibat pelanggaran.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025, Prabowo menegaskan kesiapannya menanggung penuh tanggung jawab atas keberlanjutan proyek strategis tersebut.
“Nggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” ujar Prabowo.
Sumber: RMOL