GELORA.CO -Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang belakangan ternyata ditemukan sejumlah persoalan direspons DPP PDIP.
Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati mengungkapkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah sejak awal mengingatkan agar tidak memaksakan proyek ambisius di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
“Ya kalau soal Whoosh saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan ya 2015, sejak awal apakah itu (Whoosh) sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu?” ungkap MY Esti menirukan ucapan Megawati kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Atas dasar itu, MY Esti menegaskan bahwa apa yang pernah disuarakan Megawati belakangan terbukti. Antara lain, proyek whoosh mengakibatkan utang triliunan hingga adanya dugaan praktik korupsi sebagaimana tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lebih jauh, MY Esti pun menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga antirasuah untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum dalam proyek Whoosh tersebut.
“Artinya secara apa yang disampaikan Mbak Ning (Ribka Tjiptaning berdiri di sebelah MY Esti)) tadi mengatakan bahwa iya sesuatu yang itu melanggar hukum ya harus ditindaklanjuti. Sesuatu yang memang tuh terbukti ada korupsi di situ ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menolak rencana pembangunan kereta cepat pada 2015 silam.
Megawati mengaku tidak setuju pada pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pembangunan jalur kereta lebih tepat dilakukan di wilayah Indonesia Timur.
Oleh karenanya, Presiden ke-5 RI itu mempertanyakan maksud dan tujuan dibangun kereta cepat tersebut.
“Kereta cepat, apa benar sudah waktunya? Apa benar untuk keadilan?" kata Megawati di Jakarta Convention Center, Selasa, 27 Oktober 2015
Sumber: RMOL