GELORA.CO - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, meminta Polda Sumatera Utara untuk mengambil langkah tegas terhadap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait polemik razia pelat kendaraan asal Aceh yang belakangan ramai diperbincangkan.
"Jika Bobby tetap ngotot, maka Polda Sumut bisa mengamankan Bobby dan memprosesnya secara hukum, karena kebijakan itu sangat berpotensi membenturkan warga antardaerah," kata Nasir Djamil dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).
Nasir menilai kebijakan yang digagas menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu berpotensi memicu gesekan sosial antara masyarakat Aceh dan Sumut.
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan berpelat resmi dari daerah mana pun berhak melintas di seluruh wilayah Indonesia.
Razia terhadap kendaraan berpelat BL pun dianggap tidak memiliki landasan hukum yang sah.
"Semua ruas jalan di Indonesia ada uang rakyat di dalamnya. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas pihak yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat," lanjut legislator asal Aceh tersebut.
Di sisi lain, Bobby Nasution buka suara atas kritik yang ditujukan kepadanya. Ia menegaskan tidak pernah menargetkan daerah tertentu, melainkan fokus untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
"Kalau saya yang dihujat enggak apa-apa. Mau dibilang kita enggak ada duit enggak apa-apa, kekurangan duit enggak apa-apa," ucap Bobby usai acara launching UHC Prioritas, Senin (29/9/2025).
Ia juga menekankan agar pemerintah kabupaten dan kota ikut mendata perusahaan yang beroperasi di Sumut namun menggunakan kendaraan berpelat luar provinsi.
"Saya menekankan pada seluruh bupati, wali kota, tolong kalau di daerahnya ada perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumut, tapi kendaraan operasionalnya di luar pelat dari Sumut tolong didata," jelasnya.
Polemik ini semakin ramai setelah video penyetopan kendaraan berpelat Aceh viral di media sosial. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kemudian meminta warganya tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Ia menegaskan Aceh tidak akan memulai konflik, tetapi tidak akan tinggal diam jika aspek hukum dilanggar.