Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Barat kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian alam. Baru-baru ini, DLH Lampung Barat melakukan razia besar-besaran dengan mencopot ratusan reklame dan spanduk liar yang dipaku serta diikat pada batang pohon di sepanjang jalan protokol dan kawasan hijau.
Aksi ini dilakukan karena pemasangan reklame dengan cara dipaku langsung ke pohon dinilai sangat merusak. Lubang-lubang paku menyebabkan luka permanen pada pohon, membuatnya rentan terhadap infeksi, busuk, hingga kematian perlahan. Selain itu, reklame liar juga merusak keindahan alam dan mengganggu estetika kota.
Dampak Positif bagi Lingkungan
Menurut DLH Lampung Barat, pohon-pohon penghijauan adalah paru-paru alam yang harus dilindungi. Dengan mencopot reklame-reklame tersebut, DLH berharap dapat mencegah kerusakan lebih lanjut dan memberikan kesempatan bagi pohon untuk pulih serta tumbuh dengan sehat.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya penertiban reklame ilegal yang sering kali dipasang tanpa izin resmi. Selain merusak pohon, reklame liar juga berpotensi membahayakan lalu lintas karena dapat roboh sewaktu-waktu saat angin kencang atau hujan deras.
Ajakan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha
DLH Lampung Barat mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak lagi memasang reklame dengan cara merusak lingkungan. Gunakanlah media yang telah disediakan pemerintah atau pasanglah di tempat yang sesuai aturan, sehingga iklan tetap efektif tanpa mengorbankan alam.
Aksi penertiban ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga pohon sebagai aset lingkungan yang tak ternilai harganya.
Untuk informasi lengkap mengenai program dan kegiatan DLH Lampung Barat lainnya, silakan kunjungi tautan berikut: dlh-lampungbarat.aisyiyahduri.sch.id
Mari dukung upaya DLH Lampung Barat menjaga Kabupaten Lampung Barat tetap hijau dan asri. Setiap pohon yang terlindungi adalah warisan berharga untuk generasi mendatang! 🌳♻️
Artikel ini dibuat untuk mendukung kesadaran lingkungan dan program pemerintah daerah.