GELORA.CO -Sosiolog dan pengamat kebijakan publik Sulfikar Amir menilai sikap pemerintah yang menolak membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCIC) merupakan langkah politik yang mencerminkan kehendak langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Ketika Pak Purbaya, Menteri Keuangan, mengatakan ‘saya nggak mau bayar utang kereta cepat’, itu keputusan dari dia atau dari Prabowo? Saya haqul yakin ini maunya Prabowo,” ujar Sulfikar lewat kanal Youtube Abraham Samad, Selasa, 21 Oktober 2025.
Menurutnya, Menteri Keuangan tidak mungkin menyampaikan pernyataan sekeras itu tanpa restu Presiden.
“Prabowo kan nggak mau bilang secara langsung, ya ngapain, yang bicara Menteri Keuangan saja. Tapi pasti Purbaya tidak mungkin mengeluarkan statement seperti ini tanpa yakin bahwa Prabowo akan mendukungnya,” jelasnya.
Sulfikar menegaskan, proyek kereta cepat merupakan proyek raksasa dan simbolik di era Jokowi, sehingga keputusan untuk menolak membayar utang pasti memiliki pertimbangan politik besar di tingkat kepala negara.
“Ini proyek yang sangat besar skalanya dan bersifat mercusuar, nggak mungkin Menteri Keuangan ambil keputusan sendiri,” katanya.
Ia menilai, ada dua “peninggalan” besar dari rezim Jokowi yang kini menjadi beban pemerintahan baru, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat.
“IKN kita tahu apa yang terjadi sekarang, dan sepertinya memang Prabowo ini dijebak. Waktu kampanye kemarin kan proyek IKN menjadi salah satu janji yang diberikan kepada Jokowi supaya dia mendapat dukungan dari Jokowi. Tapi kereta cepat nggak pernah disinggung,” ujarnya.
Karena itu, Sulfikar menilai keputusan Menteri Keuangan Purbaya justru mencerminkan niat politik Prabowo untuk meninjau ulang warisan proyek Jokowi yang bermasalah secara finansial.
“Jadi menurut saya, apa yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya adalah keinginan Prabowo,” tegasnya.
Sulfikar juga menyerukan agar proyek KCIC diaudit secara menyeluruh, karena menurutnya persoalan ini bukan sekadar ekonomi, melainkan politik yang menyangkut uang publik.
“KCIC harus dilakukan audit karena ini masalah politik sebenarnya. Ini masalah politik yang melibatkan uang publik yang begitu besar, jadi harus diaudit siapa yang bertanggung jawab,” pungkasnya.
Sumber: RMOL