Penandatanganan MoU ini menjadi langkah nyata untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan kesehatan ke dalam perencanaan pembangunan kota. Kepala BAPPERIDA Kota Pontianak, Sidig Handanu, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat pijakan akademis bagi kebijakan penanggulangan stunting. “Kerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak merupakan langkah nyata agar kebijakan terkait penanggulangan stunting memiliki pijakan akademis yang kuat,” ujar Sidig Handanu, seperti dikutip dari laman https://poltekkespontianakkota.id. Ia menekankan bahwa stunting bukan hanya masalah kesehatan, melainkan isu pembangunan manusia yang berdampak pada generasi masa depan. Sejak Januari 2025, BAPPERIDA telah bertransformasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi lembaga yang mencakup riset dan inovasi, memungkinkan perencanaan yang lebih berbasis sains. Pada 2025, BAPPERIDA telah menyelesaikan studi strategis seperti Roadmap Riset dan Inovasi Kota Pontianak, Riset Kota Ramah Disabilitas, Kajian Kota Kuliner, Produk Unggulan Daerah, serta Penataan Kawasan Pasar Tengah. Kerja sama dengan Poltekkes diharapkan memperkaya ini dengan fokus pada kesehatan, menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk rekonstruksi intervensi stunting yang lebih tepat sasaran. “Kami berharap momentum ini menjadi awal untuk membangun Pontianak yang lebih sehat, maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tambah Sidig.
Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Prof. Kelana Kusuma Dharma, menyambut baik kemitraan ini sebagai peluang untuk berkontribusi nyata pada pembangunan daerah. “Kami bangga dipilih sebagai mitra riset kesehatan dan inovasi. Sebelumnya, kami telah menerima hibah di bawah program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) di beberapa kabupaten Kalbar untuk penurunan stunting,” ujar Prof. Kelana, seperti dikutip dari sumber yang sama. Ia menjanjikan riset komprehensif, mencakup pengumpulan data primer dari lapangan dan analisis data sekunder, serta usulan rekomendasi kebijakan. “Kami di dalam tim menyepakati akan berupaya maksimal untuk melakukan riset, mengkaji secara komprehensif, baik itu data primer yang didapatkan di lapangan atau melalui data-data sekunder dan telaah kami. Nanti kami juga akan mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai bahan rekonstruksi.” Prof. Kelana memuji intervensi stunting Pontianak yang sudah kuat, namun menyarankan rekonstruksi berdasarkan temuan riset untuk optimalisasi implementasi dan penurunan angka stunting secara signifikan.
Kolaborasi ini lahir dari pemahaman bahwa stunting adalah masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan berbasis bukti. Poltekkes Pontianak, dengan keunggulan di bidang gizi, kebidanan, dan kesehatan masyarakat, akan melakukan survei lapangan di wilayah rawan seperti Kecamatan Pontianak Utara dan Selatan, di mana prevalensi stunting mencapai 25 persen. Riset akan mencakup faktor risiko seperti pola makan ibu hamil, akses sanitasi, dan dampak pandemi terhadap gizi balita. Hasilnya diharapkan menghasilkan roadmap kebijakan yang mendukung target nasional penurunan stunting di bawah 14 persen pada 2024.
Upaya ini selaras dengan transformasi BAPPERIDA yang kini lebih berorientasi riset, sebagaimana kolaborasi sebelumnya dengan Universitas Tanjungpura. Prestasi Pontianak sebagai Kota Sangat Inovatif 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi modal kuat untuk inisiatif ini. Dengan MoU ini, Poltekkes Pontianak tidak hanya memperkuat riset, tapi juga berkontribusi pada pembangunan inklusif. Di Pontianak, di mana urbanisasi cepat sering kali mengabaikan gizi dasar, riset bersama ini menjadi harapan untuk generasi yang lebih sehat dan produktif. Kolaborasi BAPPERIDA dan Poltekkes Pontianak membuktikan bahwa kebijakan berbasis sains adalah jalan menuju kota yang maju dan sejahtera.