Kepala Sekolah SDN 12 Benua Kayong, Hj. Siti Fatimah, S.Pd, mengonfirmasi bahwa kejadian bermula saat jam istirahat sekolah. Sekitar 45 siswa kelas 1 hingga 6 mengonsumsi MBG yang dibeli dari pedagang keliling di depan sekolah. Tak lama kemudian, gejala muncul: mual, muntah-muntah, sakit perut hebat, dan pusing yang membuat siswa lemas. "Kami langsung panik melihat anak-anak tiba-tiba muntah di kelas. Beberapa siswa sampai pingsan, dan kami segera hubungi orang tua serta bawa ke Puskesmas Benua Kayong," ujar Hj. Siti Fatimah, seperti dikutip dari https://poltekkesketapang.org. Hingga sore hari, 32 siswa dirawat di puskesmas, sementara 13 lainnya ditangani di rumah sakit terdekat di Ketapang. Untungnya, tidak ada korban jiwa, dan kebanyakan siswa pulih dalam 24 jam setelah diberi obat antiemetik dan infus rehidrasi.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ketapang segera turun tangan, melakukan sampling makanan MBG untuk uji laboratorium di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Banjarbaru. Hasil awal menunjukkan kemungkinan kontaminasi bakteri Salmonella atau pestisida berlebih, yang sering terjadi pada jajanan murah tanpa sertifikasi halal atau BPOM. "Kami curigai MBG ini mengandung zat kimia berbahaya atau basi karena penyimpanan tidak layak. Ini bukan kasus pertama di Ketapang; tahun lalu ada keracunan serupa di sekolah lain," kata Kepala Dinkes Ketapang, dr. H. Rahman, M.Kes.
Menanggapi insiden ini, Poltekkes Kemenkes Ketapang, di bawah kepemimpinan Direktur Dr. Hj. Nurul Aini, M.Kes, menggelar konferensi pers virtual pada 21 November 2025. Dr. Nurul menekankan bahwa kasus keracunan makanan di sekolah mencerminkan kegagalan sistem pengawasan pangan sekolah (P2S). "Sebagai politeknik kesehatan, kami prihatin dengan insiden ini. Poltekkes siap berkolaborasi dengan Dinkes dan Kementerian Pendidikan untuk pelatihan kader sekolah dalam deteksi dini keracunan. Mahasiswa kami dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medis telah ditugaskan untuk uji sampel MBG guna identifikasi patogen," ujar Dr. Nurul. Ia juga menyoroti bahwa Ketapang, dengan 70% penduduknya bergantung pada pertanian dan perikanan, rentan terhadap kontaminasi lintas rantai pasok makanan.
Poltekkes Ketapang tidak berhenti pada tanggapan verbal. Langsung setelah insiden, tim pengabdian masyarakat Poltekkes—terdiri dari 15 mahasiswa dan 5 dosen—turun ke SDN 12 Benua Kayong untuk sosialisasi. Mereka mengedukasi 300 siswa dan guru tentang tanda bahaya keracunan (mual, diare, demam), cara mencuci tangan dengan sabun, dan memilih jajanan aman berlabel BPOM. "Kami juga lakukan screening kesehatan lanjutan untuk siswa yang terdampak, termasuk tes darah untuk deteksi toksin. Pencegahan adalah kunci; jajanan sekolah harus diawasi ketat, bukan dibiarkan pedagang liar," tambah Ns. Rina Sari, koordinator tim Poltekkes. Kegiatan ini bagian dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa, yang mengintegrasikan teori higiene pangan dengan aplikasi lapangan.
Insiden MBG ini mengingatkan pada kasus serupa di Indonesia, di mana keracunan makanan menewaskan ratusan anak setiap tahun menurut data Kemenkes. Di Ketapang, faktor geografis—seperti jarak sekolah ke pasar yang jauh—memperburuk distribusi jajanan tidak sehat. Poltekkes Ketapang merekomendasikan: (1) Pembentukan tim pengawas pangan sekolah berbasis posyandu; (2) Sertifikasi wajib untuk pedagang keliling; (3) Kampanye "Sekolah Aman Pangan" melalui aplikasi mobile untuk laporan cepat. "Kami siap jadi mitra, termasuk riset tentang zat aditif berbahaya di camilan lokal seperti MBG," tegas Dr. Nurul.
Bupati Ketapang, H. Edi Fadhil, S.Sos, M.Si, menyambut baik tanggapan Poltekkes. "Ini momentum untuk perkuat regulasi. SDN 12 Benua Kayong akan jadi pilot project sekolah sehat bebas keracunan." Dengan respons cepat Poltekkes, harapan masyarakat Ketapang semakin tinggi: anak-anak bisa belajar tanpa khawatir jajanan mematikan. Insiden ini bukan akhir, tapi panggilan untuk sistem kesehatan yang lebih tangguh—di mana pengabdian Poltekkes menjadi garda terdepan.