GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa pendakwah Khalid Basalamah sebagai saksi terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Pemeriksaan dilakukan karena Khalid memiliki biro perjalanan haji dan umrah Uhud Tour, dan keterangannya dinilai penting untuk mengungkap mekanisme distribusi kuota haji khusus.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, kehadiran Khalid Basalamah ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan sebelumnya.
"Saksi sebagai pemilik travel ibadah haji, artinya sebagai saksi fakta, sehingga tentu dibutuhkan keterangannya untuk mengungkap dan membuat terang perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Selasa siang, 9 September 2025.
Pantauan RMOL, pendakwah yang memiliki nama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah selaku pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour itu tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 11.04 WIB dengan didampingi 5 orang pengacaranya.
Khalid kemudian menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK pada pukul 11.15 WIB
Khalid sebelumnya mangkir saat dipanggil pada Selasa, 2 September 2025, dengan alasan sudah ada keperluan lain.
Khalid Basalamah sebelumnya juga sudah dimintai keterangan pada saat proses penyelidikan pada Senin, 23 Juni 2025.
Meskipun kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, KPK belum menetapkan adanya tersangka. Sejauh ini, total sudah ada tiga pihak yang dilakukan pencegahan ke luar negeri oleh KPK, salah satu yang dicegah adalah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).
Pencegahan dilakukan karena keberadaan ketiganya di Indonesia dibutuhkan untuk penyidikan perkara tersebut. Pencegahan dilakukan untuk 6 bulan ke depan. Yaqut dan dua orang lainnya berstatus sebagai saksi.
KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.
Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Sumber: RMOL