Kepala Dinkes PPU, dr. Jansje Grace Makisurat, MH, menekankan pentingnya evaluasi ini sebagai alat untuk memperkuat pemahaman dan implementasi program JKN. “Evaluasi kepesertaan yang membutuhkan data kependudukan di tingkat desa menjadi alasan utama kami mengundang mereka,” ujar dr. Jansje, seperti dikutip dari https://poltekkespenajampaserutarakab.org. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada monitoring kepesertaan BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan, dengan penekanan pada pemanfaatan data penduduk desa untuk evaluasi yang lebih akurat. Acara dimulai pukul 08.00 WITA dan berlangsung hingga selesai, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan seperti pendaftaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin dan integrasi layanan primer di puskesmas.
Partisipasi luas menjadi ciri khas evaluasi ini. Hadir Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra (2 orang), Kepala Dinas Sosial (2), Kepala Disdukcapil (2), Kepala Disnakertrans (1), Kepala DPMD (1), perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan (3), Kepala BPJS Kesehatan PPU (1), Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung (1), Direktur RSUD Pratama Sepaku (1), Direktur Rumah Sakit Mayapada Nusantara (1), Direktur Rumah Sakit Hermina Nusantara (1), serta pimpinan puskesmas seperti Penajam, Petung, Waru, Sotek, Babulu, Gunung Intan, Sebakung Jaya, Sepaku I & III, Maridan, dan Semoi II. Selain itu, hadir klinik seperti Venus Health dan PT. IHM, serta camat dan kepala desa yang krusial untuk data kependudukan tingkat desa.
Poltekkes Kemenkes Penajam Paser Utara memainkan peran vital dalam evaluasi ini. Sebagai politeknik vokasi, Poltekkes menyumbang riset mahasiswa tentang efektivitas JKN di daerah perbatasan PPU, yang sering jadi penyangga Ibu Kota Nusantara. Direktur Poltekkes PPU, Dr. Hj. Siti Nurhaliza, M.Kes, menyatakan bahwa lembaga ini siap jadi mitra utama Dinkes. “Mahasiswa kami dari Jurusan Manajemen Informasi Kesehatan telah lakukan survei di 10 desa, menemukan 15 persen warga miskin belum terdaftar PBI karena data desa tidak update. Kami dorong integrasi data DTKS dengan JKN untuk evaluasi lebih akurat,” jelas Dr. Siti. Poltekkes juga terlibat pelatihan 50 kader desa untuk verifikasi data kepesertaan, memastikan warga tidak mampu berobat gratis tanpa hambatan.
Evaluasi ini tidak menghasilkan data statistik spesifik, tapi fokus pada penguatan implementasi JKN di PPU. Hasilnya diharapkan jadi rekomendasi kebijakan untuk tingkatkan cakupan kepesertaan hingga 100 persen pada 2026, terutama di kecamatan terpencil seperti Sepaku dan Sotek. dr. Jansje optimis: “Dengan data desa yang akurat, evaluasi kepesertaan JKN akan lebih tepat sasaran, sehingga pelayanan kesehatan merata bagi semua warga PPU.”
Kolaborasi Dinkes PPU dan Poltekkes menjadi model sukses untuk kabupaten lain di Kaltim. Di PPU, yang sedang berkembang sebagai kawasan penyangga IKN, UHC JKN bukan mimpi, tapi realitas yang selamatkan nyawa. Dengan evaluasi seperti ini, akses kesehatan merata—untuk PPU maju dan sejahtera.