GELORA.CO -DPR RI didesak untuk turut bertanggung jawab dalam polemik pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3 persen.
Sebab, menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, DPR ikut menyusun Undang-undang terkait dengan Tapera.
"DPR jangan 'cuci tangan'," kritik Said Iqbal saat memimpin unjuk rasa serikat pekerja menolak Tapera di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).
Said Iqbal berpandangan, meski gaji dipotong selama 20 tahun untuk Tapera, kaum buruh diyakini tetap tidak bisa memiliki rumah.
Permasalahan lain, menurut Said Iqbal, dana Tapera rawan dikorupsi.
"Jadi Tapera didesain hanya untuk tidak punya rumah. Pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa?" tanya Said Iqbal.
Selain itu, dalam Tapera, Pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Karena Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.
"Kami minta sekali lagi, kami berkeyakinan, bapak Presiden Jokowi akan membatalkan PP nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera ini," pungkasnya.
Sumber: RMOL