Pasalnya menurut Rocky Gerung, yang substansial adalah mempersoalkan perbuatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengacak-acak konstitusi dan melecehkan PDIP karena masih menjadi kader, sehingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertanggungjawab memulihkan demokrasi.
"Sekarang kita lihat betapa PDIP akhirnya tenggelam kembali hanya karena tuker tambah kepentingan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak substansial, karena yang substansial adalah mempersoalkan kader dia sendiri yaitu Jokowi yang mengacak-acak konstitusi negeri dan melecehkan partai PDIP yang membesarkan dia," ucapnya.
"Kan itu intinya nya tuh kenapa kita ngotot, bukan sekedar ngotot menyadarkan pada ibu Mega bahwa Ibu Mega itu bertanggungjawab untuk pemulihan demokrasi, kenapa? karena yang merusak demokrasi adalah PDIP melalui kadernya sendiri tuh," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (2/4).
Sementara itu pada Mei 2023, pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merusak demokrasi dengan terang-terangan ikut cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024.
Menurut Najmuddin, sebagai seorang presiden yang merupakan kepala pemerintahan, Jokowi haruslah netral dan memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan damai.
"Keputusan Jokowi untuk melakukan cawe-cawe dalam penyelenggaraan pesta demokrasi bisa berdampak negatif pada iklim demokrasi. Pak Jokowi nggak usah khawatir terhadap pelaksanaan Pilpres. Kita sudah membentuk lembaga penyelenggara KPU, lembaga pengawas Bawaslu dan peradilan pemilu DKPP yang akan melaksanakan helat demokrasi," kata Najmuddin, Selasa (30/5/2023), dikutip dari Republika.
Najmuddin menduga ada semacam ketakutan Jokowi pada purnatugas Presiden. Menurut dia, bisa saja ketakutan tidak berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis yang ia lakukan selama memerintah, seperti IKN, KCJB, bandara, dan lain-lain.
Sumber: populis