Menurut Rocky Gerung, Jokowi memanggil dua menteri PKB untuk memeras agar partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu tidak mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.
"Gampang sekali untuk nebak itu, pasti dipanggil untuk diperes, enggak ada soal lagi, jadi kita enggak perlu tanya apa yang diucapin, ya pasti diminta PKB untuk tidak mensponsori angket," ungkapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (21/3).
Rocky merasa Jokowi mengajukan permintaan agar PKB tidak mendukung hak angket karena akan membahayakan posisinya sebagai kepala negara, dan penyebab dua menteri tersebut yang dipanggil karena Jokowi mempunyai kasus yang bisa menjerat mereka.
"Lalu pertanyaannya kenapa diminta begitu? ya karena itu membahayakan Jokowi, lalu kenapa dua menteri dipanggil? ya karena dua menteri itu tetap ada sprindiknya di Jokowi kan gampang aja baca itu, jadi apapun bantahan istana itu enggak usah dipedulikan," tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana meminta tidak perlu ada spekulasi dari pertemuan Presiden Jokowi dengan dua menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Senin (18/3/2024).
Apalagi bila pertemuan antara Jokowi dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dikait-kaitkan sebagai upaya presiden menghambat rencana hak angket di DPR.
"Tidak perlu berspekulasi ke mana-mana. Sampai saat ini, beliau berdua adalah menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada dibawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi," kata Ari kepada wartawan, Selasa (19/3/2024), dikutip dari Suara.
Ari mengatakan pertemuan antara presiden dengan menteri merupakan suatu hal biasa. Adapun pertemuan dua menteri PKB dengan Jokowi merupakan inisiatif menteri terkait. "Apalagi Bapak Abdul Halim Iskandar sudah menyampaikan ke media bahwa pertemuan itu adalah inisiatif beliau berdua untuk mohon waktu menghadap bapak presiden," katanya.
Melalui keterangan pers kepada wartawan, Senin kemarin, Halim menegaskan tidak ada pembicaraan ihwal hak angket. "Bapak Halim Iskandar juga sudah menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan dengan bapak presiden, tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali," ujarnya.
"Yang dibicarakan, antara lain melaporkan capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di kementerian yang dipimpin beliau berdua. Selain itu, beliau berdua menyampaikan terima kasih kepada bapak presiden yang telah memberikan izin untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024, dan juga disinggung capaian suara beliau berdua dan suara PKB secara nasional," sambungnya.
Sumber: populis