Dengan begitu, menurut Presiden, sebanyak 80 persen pendapatan PT Freeport Indonesia akan masuk ke negara.
Sebagai perbandingan, menurut Presiden, 70 persen pendapatan PT Freeport masuk ke kas negara saat Indonesia memiliki 51 persen saham di perusahaan tambang tersebut.
"Sebentar lagi (kepemilikan saham) akan kita tambah jadi 61 persen lagi. Saat sahamnya 51 persen pendapatannya 70 persen itu masuk ke negara. 70 persen," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
"Begitu (kepemilikan saham) naik menjadi 61 persen, kita akan (mendapat) 80 persen (pendapatan) masuk ke negara," lanjutnya.
Kepala Negara menjelaskan, penambahan kepemilikan saham Indonesia atas PT Freeport dilakukan secara bertahap.
Semula, Indonesia hanya menguasai 9 persen saham PT Freeport.
Kemudian dengan sejumlah usaha dan negosiasi kepemilikan saham 51 persen berhasil didapatkan pemerintah.
Sehingga menurut Presiden Jokowi PT Freeport bukan milik Amerika Serikat, melainkan dimiliki Indonesia.
"Inilah proses, sekali lagi tantangannya besar. Tantangannya tak mudah, butuh nyali, butuh keberanian," ungkapnya.
Adapun pada Kamis siang, Presiden Joko Widodo bertemu Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PT FI) Tony Wenas, CEO Freeport Mc Moran Inc Richard Adkerson dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia Kathleen Quirk di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024).
Menurut Tony Wenas, dalam pertemuan itu sempat dibahas sedikit soal perpanjangan izin tambang oleh PT Freeport.
Sementara itu, sebelumnya dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo sempat bertemu dengan Chairman Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, pada 13 November 2023.
Jokowi saat itu didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir.
Selepas pertemuan, Jokowi mengaku senang lantaran rencana divestasi saham sebesar 10 persen sudah mencapai tahap akhir. Adapun divestasi ini merupakan salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041 mendatang.
Lewat divestasi 10 persen, pemerintah akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 61 persen, setelah sebelumnya memegang 51 persen saham.
Untuk perpanjangan izin usaha, Freeport juga berencana membangun smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
Sumber: kompas