Langkah itu tengah dipikirkan ketiga partai tersebut ketimbang terlalu lama menunggu langkah konkret dari PDI Perjuangan atau PDIP.
“Kalau tunggu-tungguan begini enggak akan mulai, para sekjen akan ajukan usul ke pimpinan bagaimana kalau kita mulai dari tiga partai ini,” kata Hermawi di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Namun, sebelum secara resmi mengajukan hak angket di DPR, Hermawi mengatakan, masing-masing sekjen partai akan terlebih dahulu menyampaikannya kepada ketua umumnya masing-masing.
“Iya (tunggu persetujuan pimpinan masing-masing parpol), (nanti disampaikan) minggu depan, kami bertemu lagi toh,” tuturnya dikutip dari Kompas.com.
Hermawi menjelaskan, untuk memenuhi syarat pengusulan hak angket supaya dibahas di dalam rapat paripurna DPR RI, perlu tanda tangan 25 anggota DPR RI dari dua fraksi partai politik.
Sedangkan koalisi perubahan diisi oleh tiga parpol. Karena itulah, menurut dia, sudah mencukupi untuk mengajukan pembahasan hak angket di rapat paripurna DPR.
Nantinya, lanjut Hermawi, jika ide tersebut disetujui, Nasdem berharap menemukan kesamaan pandang dengan PDIP saat pembahasan di rapat paripurna.
“Kita berharap alternatif pertamanya pengusulan bersama-sama, pengusulan lima partai, PDIP, PPP, Nasdem, PKS, PKB. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa,” ucapnya.
“Tiga kita (dari Koalisi Perubahan) usul, tapi di paripurna kita bertemu. Kalau enggak ya sia-sia kerja kita,” katanya.
Adapun sampai saat ini PDIP belum juga melakukan langkah konkret di DPR RI terkait wacana usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Padahal, orang pertama yang mengusulkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 adalah calon wakil presiden nomor urut 3 yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menyebutkan, sampai saat ini belum ada sikap resmi dari Fraksi PDIP terkait hak angket.
Baginya, sebelum membahas teknis dan substansi hak angket, yang terpenting adalah tiga fraksi Koalisi Perubahan bisa berkomunikasi lebih dulu dengan Fraksi PDIP untuk menyamakan persepsi.
Sumber: kompas