MoU ini difokuskan pada tiga pilar utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dengan tujuan memberdayakan putra daerah Paser untuk menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Bupati Fahmi Fadli menekankan bahwa kerjasama ini masuk dalam program unggulan Paser MAS (Maju, Adil, dan Sejahtera), yang memprioritaskan peningkatan pelayanan kesehatan. “Ini masuk dalam program Paser MAS (Maju, Adil, dan Sejahtera), yakni peningkatan pelayanan kesehatan,” ujar Bupati Fahmi, seperti dikutip dari https://poltekkespaserkab.org. Ia berharap melalui MoU ini, putra daerah Paser bisa lulus dengan baik dan langsung bekerja untuk mendukung layanan kesehatan di kabupaten. “Semoga 100 orang putra dan putri daerah kami bisa lulus dengan baik dan bisa langsung bekerja melayani masyarakat untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di kabupaten Paser.”
Pemkab Paser berkomitmen menanggung seluruh biaya pendidikan, mulai dari jenjang sarjana hingga profesi, sesuai kebutuhan ketenagakerjaan kesehatan di daerah. Kuota awal untuk 2024 mencakup 70 perawat, 20 bidan, dan 10 tenaga promosi kesehatan (Promkes), dengan total sekitar 100 orang. Seleksi mengikuti regulasi Kementerian Kesehatan, termasuk melalui Simama (Sistem Manajemen Administrasi Mahasiswa) dan mahasiswa mandiri. “Jadi mereka dididik pada program sarjana kemudian lanjut ke jenjang profesi karena kebutuhan ketenagakerjaan kesehatan di kabupaten Paser membutuhkan tahapan profesi dan semua dibiayai ditanggung oleh Pemkab Paser sepenuhnya,” tambah Bupati Fahmi. Setelah lulus, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser akan menyiapkan status kepegawaian, sementara Dinkes Paser memantau progres mahasiswa.
Poltekkes Kemenkes Kaltim, melalui Direktur Dr. Supriadi B., S.Kp., M.Kep., menyambut baik MoU ini sebagai langkah maju dalam pengembangan SDM kesehatan daerah. “Kerjasama ini akan menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas yang siap mengisi kekosongan di puskesmas desa. Dengan luas wilayah Paser 7.730 km², jarak antar desa jauh, layanan kesehatan harus ditingkatkan untuk kurangi angka kesakitan dan kematian,” katanya. Poltekkes siap sediakan kurikulum terintegrasi, termasuk praktik lapangan di fasilitas kesehatan Paser, untuk memastikan lulusan adaptif dengan kondisi pedalaman.
Kolaborasi ini diharapkan berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada anggaran. Bupati Fahmi meminta BKAD (Badan Keuangan Daerah) siapkan dana rutin. “Saya berharap melalui kerjasama ini nantinya harus mendapatkan perhatian khusus dan berkelanjutan. Khususnya BKAD untuk menyiapkan anggarannya.” Ia juga menekankan kualitas: “Jika tidak lulus ya tidak lulus, kami juga tidak ingin hasil di lapangan tidak berkualitas sehingga nantinya bakal mempengaruhi pelayanan kesehatan di Paser.”
MoU ini menjadi inspirasi bagi kabupaten lain di Kaltim, di mana kekurangan tenaga kesehatan sering jadi hambatan utama. Dengan dukungan Poltekkes, Paser siap wujudkan visi MAS—layanan kesehatan maju, adil, dan sejahtera untuk semua warga, dari pedalaman hingga kota.