GELORA.CO - Pasangan capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD buka suara terkait temuan pemotongan 5 persen anggaran di setiap kementerian untuk pengadaan bantuan sosial (bansos). Temuan ini pertama kali dipaparkan PDIP dan disebut bansos tersebut untuk kepentingan elektoral.
Menurut Mahfud MD pemotongan tersebut benar terjadi, salah satunya di Kemenko Polhukam yang terkena kebijakan refocusing atau realokasi anggaran untuk penanganan pandemi.
"Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran, dari sekian anggaran lalu dipotong untuk pada saat itu Covid-19 dan bansos, BLT, dan sebagainya," ujar Mahfud kepada wartawan usai debat capres di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku belum mengetahui detail temuan tersebut. Namun, DPR RI selaku lembaga legislatif diminta untuk mengawasi hal tersebut. "Kalau lah kemudian terjadi (pemotongan 5 persen), saya kira proses politik di parlemen yang bisa melakukan kontrol itu.
Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan pengawasan terkait dengan itu," kata Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan penyaluran bansos perlu dikontrol.
Terlebih, pembagiannya semakin masif di awal tahun atau saat masa kampanye Pilpres 2024. Dengan pengawasan yang memadai, dia meyakini akan mengurangi klaim pemberian bansos oleh pihak tertentu.
"Saya katakan di depan tadi, ini kok naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol agar tidak disalahgunakan. Maka, klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar tidak terjadi klaim sepihak, bahwa ini keputusan dari institusi negara dan ini digunakan untuk rakyat," tutur Ganjar.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap kebusukan adanya potongan hingga 5 persen di setiap kementerian untuk program pengadaan bansos di awal tahun 2024.
Selain itu, dia menyebut pihaknya juga menemukan adanya upaya politisasi bansos dalam Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Hasto ketika berbicara mengenai pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di tengah kabar pengunduran dirinya dari kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral.
Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2024.
Menurut Hasto, politisasi bansos untuk memenangkan pasangan nomor urut 02,Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 merupakan pelanggaran serius.
Sebab, bansos dianggarkan menggunakan uang rakyat dan harus kembali ke rakyat tanpa klaim pihak tertentu
Sumber: tvOne