Kecurangan Pemilu Kian Masif, Pakar: Bagian dari Persiapan Dinasti Keluarga Jokowi

Kecurangan Pemilu Kian Masif, Pakar: Bagian dari Persiapan Dinasti Keluarga Jokowi

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Ketua Centra Initiative, Al Araf meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempersiapkan personifikasi kekuasaan selama dirinya menjabat di Istana Negara dalam lima tahun terakhir ini. Maka tidak mengherankan, jika kecurangan pemilu kian masif demi memuluskan sang putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.

“(Jokowi) ingin bangun dinasti, ingin menguasai republik ini menjadi milik keluarganya, ingin mempersonifikasi kekuasaan,” jelasnya Al di acara Imparsial, Sadjoe Cafe and Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Menurut Al keinginan Jokowi untuk membuat dinasti politik sudah terlihat sejak dirinya menginginkan jabatan presiden selama 3 periode. Keinginan Presiden ke-7 RI itu sempat disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Oktober 2023. Namun, intensi tersebut ditolak olehnya karena PDIP taat pada hukum negara.

Hal tersebut, tutur Al, memaksa Jokowi memutar otak untuk menemukan rumus dinasti politik yang tepat, yakni memajukan anaknya. “Otak-atik, otak-atik, akhirnya nemu rumus. Apa rumusnya? Namanya rumusnya adalah Gibran, nama rumusnya adalah mengotak-ngatik Mahkamah Konstitusi,” ucap Al.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini berpendapat bahwa Jokowi secara formal telah memanipulasi politik sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diterbitkan. Tindakan ini yang meyakinkan dirinya bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh penguasa, dengan pertunjukan nepotisme 'telanjang' untuk mewujudkan kepentingan pribadi, keluarganya, dan kroni-kroninya.

Menurutnya dugaan kecurangan terkonfirmasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menurunkan sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari karena menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres, Senin, (5/2/2024).

Ia menambahkan, gerakan rezim saat ini merupakan bentuk kejahatan pemilu dan upaya membunuh demokrasi. “Bukan hanya sebatas kecurangan tapi adalah  salah satu bentuk kejahatan pemilu, kalau dalam HAM ada (kejahatan) extraordinary, mungkin dalam pemilu (ini kejahatan) extra extraordinary ya,” ujarnya.

Sumber: inilah.