GELORA.CO - Pemahaman hukum tata negara calon Presiden Anies Baswedan dianggap sesuai dengan cita cita pendiri negara Republik Indonesia yang harus diwujudkan dalam bentuk konkret. Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Undang undang dasar, bukan negara kekuasaan atau negara yang diatur sesuai selera kekuasaan.
Hal itu dinyatakan Prof. Hesti Armiwulan, guru besar Universitas Surabaya (Ubaya) yang juga anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Capres Anies Baswedan dan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) saat acara nonton bareng Debat Capres putaran pertama di Kantor DPW PKB, Jl. Gayungsari Timur 33 Surabaya, 12/12/2023.
Dalam acara yang berlangsung secara lesehan di halaman kantor tersebut, ikut hadir Ketua Relawan AMIN Jatim, Dhimam Abror, Ketua DPW NasDem Jawa Timur, Sri Sajekti Sudjunad dan Ketua TKD AMIN Jatim, Thoriqul.
"Dari putaran pertama ini sudah terlihat Anies paling menguasai materi. Isinya daging semua. Jika diberi penilaian, Anies saya kasih nilai 9, Ganjar minus dan Prabowo tidak nyambung antara pertanyaan dan jawaban" ujar Guru Besar Ilmu Hukum Ubaya tersebut.
Hal senada disampaikan Dhimam Abror. Dari sisi komunikasi, terlihat Anies paling siap dibanding capres lainnya.
Acara debat capres putaran pertama berlangsung cukup seru saat terjadi saling serang antara capres Anies dengan Prabowo. Saat Anies diserang secara pribadi tentang pencalonannya sebagai Gubernur DKI saat itu, dengan tenang Anies membalas bahwa pilihan sebagai oposisi memang tidak semua politisi bisa tahan uji. Dan Prabowo termasuk satu di antaranya. Bisnisnya macet karena sempat memilih jalur oposisi.
Demikian juga pertanyaan yang menohok tentang keputusan MK tentang Gibran yang dianggap Anies mencederai konstitusi dan melanggar etika.
"Bagaimana perasaan bapak ketika terjadi pelanggaran etika oleh MK sesuai hasil putusan MKMK waktu itu?" tanya Anies.
Setelah terdiam sejenak dan tampak mencari jawaban yang tepat, akhirnya capres Prabowo menjawab dan terkesan asal saja,
"Kita bukan anak kecil lagi lah. Kita serahkan pada rakyat. Biarkan rakyat yang menilai. Jika tidak suka paslon nomor 2 ya jangan dipilih."
Sumber: kumparan