GELORA.CO - Sebuah unggahan yang menyebut India akan berganti nama menjadi Bharat, ramai di media sosial.
Informasi rencana pergantian nama negara dengan julukan Anak Benua tersebut diungkap warganet X atau dulu disebut Twitter, Selasa (5/9/2023) malam.
Pergantian nama menjadi Bharat juga tampak dalam unggahan X ini, Rabu (6/9/2023) dini hari.
"India reportedly plans to officially change the country's name to 'Bharat' (India dilaporkan berencana untuk secara resmi mengubah nama negaranya menjadi 'Bharat')," tulis unggahan.
Masih dari unggahan, tuntutan perubahan nama menjadi Bharat ini disebut telah disuarakan beberapa kali.
Menuai perhatian, unggahan telah dilihat lebih dari 11 juta kali, disukai 68.000 pengguna, dan diunggah ulang oleh lebih dari 2.400 warganet pada Rabu (6/9/2023) pagi.
Lantas, benarkah kabar tersebut?
Bermula dari "The President of Bharat"
Kabar pergantian nama India bermula dari pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang menggunakan kata "Bharat" dalam undangan makan malam G20 yang digelar di negara tersebut.
Dilansir dari Aljazeera, undangan yang dikirim pada Selasa (5/9/2023) itu memuat keterangan "The President of Bharat", bukan "Presiden India".
Sebagai informasi, India menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahunan, tepatnya di New Delhi pada 9-10 September 2023.
G20 atau Group of Twenty merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa.
Sebenarnya, negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa itu secara resmi dikenal dengan dua nama, India dan Bharat.
Namun, nama India lebih populer dan umum digunakan, baik di dalam negeri maupun internasional.
Bharat sendiri adalah kata dalam bahasa Sanskerta Kuno yang diyakini banyak sejarawan berasal dari teks-teks Hindu awal.
Kata Bharat juga digunakan sebagai pilihan bahasa Hindi untuk menyebut India.
Alasan untuk mengganti nama "India"
Pejabat Partai Bharatiya Janata (BJP), partai di bawah pimpinan Narendra Modi, mendukung perubahan nomenklatur atau tata nama negaranya.
Mereka berpendapat, nama India diperkenalkan oleh kolonial Inggris dan merupakan simbol perbudakan.
Pemerintah Inggris sempat memerintah India selama sekitar 200 tahun, hingga akhirnya India memperoleh kemerdekaan pada 1947.
Dikutip dari The Guardian, Selasa, Narendra Modi beberapa kali menghilangkan simbol-simbol pemerintahan Inggris yang tersisa dari lanskap perkotaan, institusi politik, dan buku sejarah.
Namun, undangan makan malam yang ditujukan kepada pimpinan negara-negara G20 menjadi langkah terbesar yang pernah dilakukan.
Modi disebut lebih terbiasa menyebut negaranya dalam bahasa Sanskerta Kuno.
Pemerintah pun telah mengadakan sidang khusus parlemen pada akhir bulan ini, tetapi tetap bungkam mengenai agendanya.
Kendati demikian, beberapa sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya mengatakan, anggota parlemen BJP akan mengajukan resolusi khusus untuk mendahulukan nama Bharat.
Rumor mengenai rencana tersebut mendapat persetujuan dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Salah satunya, mantan pemain kriket Virender Sehwag.
"India adalah nama yang diberikan oleh Inggris (dan) sudah lama tertunda untuk mendapatkan kembali nama asli kami 'Bharat'," ujarnya.
Sementara itu, anggota parlemen India dari partai oposisi Kongres, Shashi Tharoor berharap, pemerintah tidak bertindak gegabah dengan sepenuhnya mengganti kata "India".
"Kita harus terus menggunakan kedua kata (India dan Bharat) tersebut daripada melepaskan klaim kita atas sebuah nama yang berbau sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia," tandasnya.
Sumber: kompas