GELORA.CO - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluapkan kekesalannya ketika mengungkap masalah investasi di Indonesia. Salah satu masalah yang menurutnya paling tidak penting ialah soal tata ruang dan pemberian nama.
Di depan seluruh kepala daerah, Jokowi mengungkapkan kalau investasi itu menjadi rebutan bagi semua negara. Menurutnya, investasi dan ekspor menjadi kunci di tengah situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini.
"Kita semuanya harus tahu mengenai ini sehingga terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya," ungkap Jokowi saat berpidato dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia di SICC, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Jokowi lantas menekankan kepada kepala daerah untuk hati-hati karena masih ada masalah yang harus teratasi supaya tidak menghambat investasi. Masalah pertama yang mesti dihadapi ialah mengenai tata ruang.
"Menjadi problem besar investasi kita," ucapnya.
Tata ruang kini dinamai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurut Jokowi separuh daerah belum menyelesaikan KKPR-nya.
Sehingga, ia meminta agar pemerintah daerah (pemda) yang merasa untuk segera menyelesaikannya.
"Ini menjadi problem bagi separuh daerah, separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya sehingga saya minta di sini ada ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini," terangnya.
Kemudian, masalah kedua ialah soal perizinan. Dulunya sering disebut dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun kini istilah itu diganti menjadi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
Kepala Negara menyoroti penggunaan istilah yang kerap gonta-ganti.
"Kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG, persetujuan bangunan gedung. Namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita," terangnya.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, penggunaan istilah itu cukup dengan dua kata saja.
"Nama itu dua kata itu cukup lah. Izin gedung, sudah," ucap Jokowi disambut tawa para hadirin.
"Dulu IMB izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Haduh. Izin gedung gitu aja udah rampung, yang paling penting bukan namanya, penyelesaiannya yang cepet gitu," terangnya.
Kata Jokowi, dua hal tersebut masih menjadi masalah besar Indonesia untuk urusan investasi. Ia kembali meminta kepala daerah untuk segera menyelesaikannya.
"Saya minta pada gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera selesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda."
Sumber: suara